Bahas RUU Tax Amnesty, DPR Akan Konsultasi dengan Jokowi

Wakil Ketua DPR Fadli Zon ingin agar pembahasan tax amnesty ini tak buru-buru.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 15 Apr 2016, 06:11 WIB
Ketua DPR RI, Setya Novanto (kanan) bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Agus Hermanto (tengah) saat akan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/2/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pihaknya akan bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengkonsultasikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Sebab, dalam pembahasannya di Komisi XI masih banyak fraksi yang mempertanyakan rencana pemerintah soal pengampunan pajak ini.

"Ada sejumlah keinginan bahwa ini (tax amnesty) harus dikaitkan dengan masalah sistem perpajakan kita yang lain jadi tidak hanya sendiri menyangkut masalah ini," ujar Fadli di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 14 April 2016.

Menurut Fadli, proses pembahasan RUU Pengampunan Pajak ini terkesan dipaksakan dan seolah sangat genting. Fadli berharap kembalinya uang dari luar ke dalam negeri dilakukan sesuai prosedur. Sehingga pembahasan tax amnesty ini perlu berkonsultasi langsung dengan Jokowi.


"Nah kalau kaitannya dengan hal-hal yang bersifat teknis ya silakan sajalah karena kita juga menghargailah perbedaan-perbedaan pendapat ya walaupun saya berpendapat bahwa itu menyalahi apa yang menjadi tata tertib," ucap dia.

Gerindra Ingin Tax Amnesty Ditunda

Fadli mengatakan kalau Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah menyerahkan soal pembahasan tax amnesty kepada kadernya di DPR.

"Memang harus berorientasi kepada kepentingan nasional, tapi kita juga tidak mau kemudian ini ada ketidakadilan di masyarakat, walaupun Pak Prabowo menyerahkan pada kami di DPR fraksi Gerindra untuk merumuskan langkah-langkah yang terbaik," Fadli memaparkan.

Fadli menegaskan sejauh ini sikap Partai Gerindra ingin menunda terlebih dahulu pembahasan tax amnesty. Agar tidak tergesa-gesa dan berkonsultasi dengan pemerintah sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah pada 6 April 2016 lalu.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya