Muhammadiyah Sampaikan Surat Terbuka ke Jokowi Soal Pansel Pimpinan KPK, Ini Isinya

Liputan6.com, Jakarta - Menjelang berakhirnya masa tugas Pimpinan KPK Periode tahun 2019-2024, pembentukan Panita Seleksi Calon (Pansel) Pimpinan KPK untuk periode ke depan tengah dipersiapkan. Menanggapi hal itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar-benar memilih secara selektif pansel terkait.

“Kami mengajak dan meminta dengan sangat kepada Presiden Jokowi dalam proses pembentukan Pansel Calon Pimpinan KPK memposisikan keterwakilan kepentingan masyarakat secara rasional-proporsional di dalam Pansel sebagai unsur utama bersama unsur pemerintah dengan proporsi jumlah keterwakilan yang lebih pada unsur masyarakat,” tulis PP Muhammadiyah melalui surat terbuka yang dikonfirmasi oleh Abdul Mu’ti selaku Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Kamis (16/5/2024).

Menurut PP Muhammadiyah, praktik korupsi dalam berbagai bentuk dan modusnya masih masif dan semakin menyengsarakan kehidupan sosial ekonomi rakyat. Dampaknya, kualitas sumber daya alam, serta luruhnya martabat kenegaraan semakin terancam. 

“Kami memastikan sikap pengharkatan atas prinsip keterbukaan, etika politik, dan moralitas demokrasi dengan mengajukan jumlah Calon Pansel 3 kali jumlah pansel yang dimuat di media masa dalam waktu 2 minggu. Tujuannya agar masyarakat secara konkrit diberi penghormatan untuk berpartisipasi secara aktif memberikan penilaian dan masukan terhadap rekam jejak moralitas, integritas, profesionalitas, dan independensi prima para calon tersebut,” jelas PP Muhammadiyah.

PP Muhammadiyah berharap, Presiden Jokowi bisa memberi respons positif atas penilaian dan masukan masyarakat dengan menggantinya dengan calon lain yang selektif. "Sesuai dengan kriteria autentik kualitas kepribadian dan rekam jejak serta independensi Pimpinan KPK."

Sebab, menurut PP Muhammadiyah, Pansel Pimpinan KPK tahun 2024 merupakan momentum emas untuk memulihkan citra KPK dewasa ini dan membangkitkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemberantasan korupsi yang tangguh dan unggul serta penuh independensi. 

“Ini sekaligus sebagai momentum masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh dalam Gerakan Bersama Pemberantasan Korupsi,” PP Muhammadiyah menandasi.