Menteri Transmigrasi: Kini Saatnya Industri Masuk Kawasan Transmigrasi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengubah arah pembangunan kawasan transmigrasi. Jika selama ini identik dengan permukiman dan sentra pertanian, kawasan transmigrasi kini diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi, mengembangkan industri, memperkuat hilirisasi, sekaligus menopang ketahanan pangan dan energi nasional.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan transformasi tersebut dilakukan karena setiap kawasan transmigrasi memiliki potensi ekonomi yang berbeda dan dapat dikembangkan sesuai keunggulan masing-masing.

"Era ketika transmigrasi hanya dipandang sebagai kawasan pertanian telah berakhir. Pertanian tetap menjadi fondasi yang penting, tetapi kawasan transmigrasi hari ini juga harus menjadi rumah bagi investasi, industri, hilirisasi, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia," ujar Iftitah, Jumat (3/7/2026).

Menurut Iftitah, sejumlah kawasan transmigrasi memiliki potensi sumber daya alam yang dapat menjadi penggerak ekonomi. Kawasan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara, misalnya, memiliki potensi minyak dan gas bumi. Sementara kawasan transmigrasi di Kalimantan Selatan, Aceh Besar, dan Aceh Barat memiliki cadangan batu bara. Adapun kawasan transmigrasi di Mamuju, Sulawesi Barat, menyimpan potensi logam tanah jarang (rare earth elements) yang menjadi bahan baku penting bagi industri teknologi.

Transformasi tersebut, lanjutnya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui industrialisasi, hilirisasi, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas di berbagai daerah.

"Kita tidak lagi berbicara hanya tentang pertanian. Ada sektor perkebunan, industri pengolahan, pariwisata, minyak dan gas, batu bara, logam tanah jarang, hingga berbagai potensi ekonomi strategis lainnya yang harus dikembangkan sesuai keunggulan masing-masing daerah," katanya.

Karena itu, pembangunan kawasan transmigrasi kini tidak lagi berfokus pada pembukaan lahan atau pemindahan penduduk. Pemerintah mengarahkan pembangunan pada pembentukan ekosistem investasi yang mampu menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu implementasi konsep tersebut tengah dilakukan di kawasan Barelang, Kepulauan Riau. Kementerian Transmigrasi bersama Pemerintah Kota Batam dan BP Batam memperkuat kolaborasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar kawasan itu berkembang sebagai pusat industri baru.

"Investor tidak membutuhkan banyak janji. Yang mereka butuhkan adalah ekosistem yang memberi kepastian. Ketika ekosistem itu terbangun, investasi akan datang, industri berkembang, lapangan kerja tercipta, dan masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan manfaatnya," jelas Iftitah.

Ia menegaskan, keberhasilan program transmigrasi kini tidak lagi diukur dari jumlah masyarakat yang dipindahkan ke suatu kawasan, melainkan dari kemampuan kawasan tersebut menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mempercepat transformasi tersebut, Kementerian Transmigrasi memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan investor guna menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten sekaligus membangun kawasan transmigrasi yang kompetitif.

"Yang kita bangun bukan hanya kawasan industri, tetapi sebuah ekosistem yang mempertemukan investasi, dunia usaha, dan masyarakat lokal dalam satu pertumbuhan yang saling menguatkan. Keberhasilan transmigrasi harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar dari bertambahnya jumlah penduduk yang berpindah," tegasnya.