Modus Di Balik Perdagangan Perbatasan di JTR Lintas Batas Negara

Menurut Cinta, warga tersebut tetaplah melintas dengan cara resmi untuk berbelanja maupun pulang Kembali ke Entikong. Hanya saja, barang-barang yang sudah mereka beli yang melebihi kuota kesepakatan, dititipkan pada pihak tertentu yang kemudian membawanya melalui jalur-jalur tak resmi.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, BNPP, Murtono, S.STP, M.Si menyatakan, bahwa kesepakatan kedua negara harus tetap ditegakkan.

“Ini tetap masuk ke dalam kategori ilegal. Karena indikasi tersebut justru memberikan gambaran bahwa warga yang membeli barang-barang tersebut melebihi dari kuota yang sudah desepakati oleh kedua negara," ujarnya.

"Walau kuota yang desepakati sebesar maksimal 600 ringgit. Kami berkeyakinan indikasi warga yang membawa barang-barang tersebut melebihi kuota 600 ringgit. Karena kalau tidak, dia tidak akan khawatir akan dikenakan pajak ataupun pembebanan bea cukai pada barang yang dibawa,” lanjutnya menegaskan.

Oleh karenanya guna meminalisir, BNPP bersama Imigrasi dan Bea Cukai serta Satgas Pamtas secara berkala melakukan patroli bersama dalam rangka pengawasan pada jalur tidak resmi lintas batas negara.

Polemik jalur pedagangan di Lintas Batas Negara jalur darat khususnya, memang menjadi perhatian khusus pemerintah. Pasalnya, meskipun jauh di perbatasan, namun pergerakan ekonomi di bawah tagline perdagangan perbatasan tak bisa dipandang sebelah mata, karena selalu ada potensi ilegal demi mendapatkan keuntungan dari disparitas harga yang begitu besar.

(Tim BNPP)