RUPSLB Lippo Karawaci Setujui Perubahan Komisaris, Simak Daftarnya

Liputan6.com, Jakarta - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris serta penurunan modal ditempatkan dan disetor melalui penarikan kembali 20.700.600 saham treasuri. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta.

Dikutip dari keterangan tertulis perusahaan, Senin (14/9/2026), dalam agenda pertama, pemegang saham menerima pengunduran diri Anand Kumar dari posisi Komisaris Perseroan. Pengunduran diri tersebut berlaku sejak RUPSLB ditutup.

Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Anand Kumar pada 17 Juli 2026 dan menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik pada 20 Juli 2026.

Selain menerima pengunduran diri tersebut, RUPSLB menetapkan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi LPKR. Susunan baru ini berlaku sejak RUPSLB ditutup hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 2028.

Masa jabatan tersebut tetap tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Susunan Dewan Komisaris LPKR kini terdiri dari Presiden Komisaris/Komisaris Independen Prof. DR. IR. Ginandjar Kartasasmita, Komisaris Independen Bambang Soesatyo, SE, MBA, serta Komisaris Independen Theo L. Sambuaga.

Selain itu, terdapat Komisaris Kin Chan, George Raymond Zage III, dan Ketut Budi Wijaya.

Untuk jajaran Direksi, RUPSLB menetapkan Indra Yuwana sebagai Presiden Direktur dan Agus Arismunandar sebagai Wakil Presiden Direktur.

Posisi Direktur diisi Marshal Martinus Tissadharma, Surya Tatang, Dominique Dion Leswara, David Iman Santosa, dan Fendi Santoso.

Sementara itu, agenda kedua RUPSLB berkaitan dengan struktur permodalan Perseroan. Pemegang saham menyetujui penurunan modal ditempatkan dan disetor melalui penarikan kembali 20.700.600 saham treasuri.

Saham tersebut merupakan hasil pembelian kembali saham yang dilakukan LPKR selama periode 2020-2023. Saham itu belum dapat dialihkan karena harga pasar belum memenuhi ketentuan harga pengalihan minimum.

Dengan menarik kembali saham treasuri tersebut, LPKR dapat menyelesaikan status saham sekaligus menata struktur permodalannya.

Setiap saham yang ditarik kembali memiliki nilai nominal Rp 100. Dengan demikian, total nilai nominal saham yang ditarik mencapai Rp 2,070 miliar.

Setelah penurunan modal, modal ditempatkan dan disetor LPKR akan berubah dari Rp 7.089.801.836.900 yang terbagi atas 70.898.018.369 saham menjadi Rp 7.087.731.776.900 yang terbagi atas 70.877.317.769 saham.

Adapun modal dasar Perseroan tidak mengalami perubahan.

Penurunan modal tersebut membuat LPKR perlu melakukan perubahan pada Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan ini memerlukan persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia.

Perseroan juga akan mengumumkan keputusan penurunan modal kepada para kreditur. Langkah tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan hak kreditur untuk mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Presiden Direktur LPKR Indra Yuwana mengatakan keputusan RUPSLB menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus mendukung strategi pertumbuhan Perseroan.

"Pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan membutuhkan fondasi tata kelola yang kuat. Melalui keputusan RUPSLB ini, kami memastikan fungsi pengawasan dan pengelolaan Perseroan dapat terus berjalan efektif dalam mendukung strategi pertumbuhan LPKR. Kami akan terus menjalankan bisnis secara disiplin, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang," ujar Indra Yuwana, Presiden Direktur LPKR.

Dari sisi kinerja, LPKR membukukan pra penjualan sebesar Rp 3,70 triliun pada semester I 2026. Capaian tersebut setara 62% dari target pra penjualan sepanjang 2026.

Pada periode yang sama, pendapatan Perseroan tercatat Rp 3,61 triliun. EBITDA tumbuh 20% menjadi Rp 754 miliar, dibandingkan Rp 627 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, laba bersih setelah pajak LPKR pada semester I 2026 tercatat sebesar Rp 385 miliar.