BI Rate Naik jadi 5,5%, Bagaimana Dampaknya ke Bursa Saham?

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan BI pada, Selasa (9/6/2026).

Langkah BI itu dilakukan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah yang tengah menghadapi tekanan akibat meningkatnya gejolak global, terutama dampak konflik di Timur Tengah. Lalu bagaimana dampaknya ke pasar saham?

Analis PT MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana menuturkan, pihaknya memperkirakan langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,5% sebagai langkah pre-emptive Bank Indonesia untuk meredam gejolak global dan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Di sisi lain, ia juga menilai, Bank Indonesia berusaha untuk menjaga inflasi pada kisaran 2,5% dan juga agar terjadi aliran dana masuk ke Indonesia. Herditya berharap langkah Bank Indonesia akan berdampak positif untuk pasar saham terutama saham emiten bank.

“Secara teoritis, hal ini akan menjadi katalis positif bagi emiten perbankan dan juga sektor yang sensitif dengan suku bunga seperti properti,” kata dia saat dihubungi Liputan6.com.

Sebelumnya,  saham perbankan menguat di tengah lonjakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada sesi pertama perdagangan saham, Selasa, 9 Juni 2026.

Mengutip data RTI, IHSG ditutup naik 4,82% menjadi 5.599,74 pada sesi pertama perdagangan saham. Indeks saham LQ45 melonjak 5,62% menjadi 556,71. Seluruh indeks saham acuan menghijau.

Pada sesi pertama, IHSG berada di level tertinggi 5.627,57 dan level terendah 5.318,14. Sebanyak 603 saham menguat sehingga angkat IHSG. 118 saham melemah dan 92 saham diam di tempat.

Total frekuensi perdagangan 1.479.785 kali dengan volume perdagangan saham 24,7 miliar saham. Nilai transaksi harian saham Rp 13,8 triliun.

Seluruh sektor saham menghijau. Sektor saham energi naik 5,08%, sektor saham basic mendaki 5,71%, sektor saham industri melompat 5,93%. Kemudian sektor saham consumer nonsiklikal naik 4,24%, sektor saham consumer siklikal menanjak 3,89%. Lalu sektor saham kesehatan naik 1,62%, sektor saham keuangan bertambah 4,17%, sektor saham properti menanjak 3,44%, sektor saham teknologi melonjak 1,94%, sektor saham infrastruktur naik 4,08% dan sektor saham transportasi melompat 3,54%.

Di tengah kenaikan IHSG, sejumlah saham perbankan menguat pada sesi pertama. Saham BBTN naik 10,48% menjadi Rp 1.160 per saham. Saham BBNI melonjak 8,31% menjadi Rp 3.260 per saham, saham BBRI bertambah 6,56% menjadi Rp 2.760 per saham.

Selanjutnya saham BMRI menguat 6,47% menjadi Rp 3.950 per saham, dan saham BBCA naik 4,12% menjadi Rp 5.050 per saham.

Selain itu, saham BRIS naik 5,57% menjadi Rp 1.705 per saham. Harga saham BRIS dibuka stagnan di Rp 1.615 per saham. Saham BRIS berada di level tertinggi Rp 1.715 dan terendah Rp 1.565 per saham. Total frekuensi perdagangan 5.586 kali dengan volume perdagangan saham 201.505 saham. Nilai transaksi Rp 33,1 miliar.

Selain menaikkan BI Rate menjadi 5,50%, BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50% dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25%.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan Pemerintah," ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam keterangan tertulis.

 Perry menuturkan, kebijakan tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik sehingga mampu mendorong masuknya kembali aliran investasi portofolio asing ke Indonesia.

Bank Indonesia mencatat nilai tukar rupiah dalam beberapa pekan terakhir bergerak lebih lemah dibandingkan perkiraan sebelumnya. Selain dipicu ketidakpastian global dan meningkatnya kebutuhan valuta asing di dalam negeri, tekanan terhadap rupiah juga berasal dari keluarnya dana investor asing dari pasar keuangan Indonesia.

Karena itu, BI memandang perlu memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus memastikan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga.

Untuk diketahui, sebelumnya pada Rapat Dewan Gubernur yang berlangsung pada 20 Mei 2026, BI juga memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen.

Selain menaikkan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga meluncurkan sejumlah kebijakan tambahan untuk menarik kembali aliran modal asing ke pasar domestik.

Salah satunya dengan meningkatkan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk seluruh tenor 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan.

Menurut Perry, langkah tersebut dilakukan agar instrumen investasi di Indonesia tetap kompetitif dibandingkan negara lain.

Bank Indonesia juga memberikan insentif berupa penurunan biaya swap lindung nilai (hedging swap) bagi investor asing sebesar 10%.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi sekaligus mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung investor asing saat berinvestasi di pasar keuangan Indonesia.

Di sisi lain, BI kembali membuka fasilitas lelang repurchase agreement (repo) untuk tenor 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan bagi perbankan.

Langkah itu ditujukan untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan agar pertumbuhan uang primer (M0) tetap berada pada level dua digit atau di atas 10%.

Bank Indonesia juga meningkatkan intensitas operasi moneter baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar.

Dalam operasi moneter rupiah, BI akan menggelar lelang SRBI dua kali dalam sepekan. Sementara di pasar valuta asing, intervensi akan diperkuat melalui transaksi spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), serta Non Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri.

Perry menegaskan bahwa stabilisasi rupiah tidak hanya dilakukan melalui kebijakan moneter, tetapi juga melalui koordinasi erat dengan pemerintah.

Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sebelumnya telah menyepakati penguatan koordinasi fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah tingginya ketidakpastian global.

Menurut Perry, koordinasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi pada SRBI maupun Surat Berharga Negara (SBN), sekaligus menjaga kecukupan likuiditas melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia.

"Koordinasi fiskal-moneter yang sudah kuat selama ini terus akan diperkuat dari waktu ke waktu dan dilakukan secara berkesinambungan untuk saling mendukung dan seirama dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga kuat dan berdaya tahan dalam menghadapi gejolak global," kata Perry Warjiyo.