Rencana Kepemilikan Saham Donald Trump Tak Berlaku untuk Perusahaan Pertahanan Besar AS

Manajemen Boeing Defense menyatakan, langkah Presiden AS Donald Trump untuk mengambilalih saham perusahaan strategis tidak berlaku untuk kontrak pertahanan besar.

Diterbitkan 07 Desember 2025, 11:27 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambilalih saham pemerintah di industri strategis tidak berlaku bagi perusahaan pertahanan besar.

Demikian disampaikan Kepala Unit Pertahanan Boeing, Sabtu, 6 Desember 2025, seperti dikutip dari Yahoo Finance, Minggu (7/12/2025).

“Rencana ini hanya berlaku pada rantai pasokan, terutama bagi perusahaan-perusahaan kecil yang baru masuk, yang mungkin menjadi jalan bagi mereka untuk mendapatkan saham,” ujar CEO Boeing Defense, Space, & Security, Steve Parker dalam sebuah panel di Reagan National Defense Forum, sebuah acara industri tahunan di Simi Valley, California.

"Saya rasa rencana ini tidak berlaku bagi perusahaan-perusahaan Prime," Parker menambahkan.

Hal ini merujuk pada kontraktor pertahanan besar seperti Boeing, Lockheed Martin, RTX, dan Northrop Grumman.

Pentagon Beli Saham Perusahaan Tambang Tanah Jarang, Segini Nilainya

Sebelumnya, Pemerintahan Donald Trump telah mengambil saham langsung di perusahaan-perusahaan dalam skala yang jarang terlihat di Amerika Serikat (AS) di luar masa perang dan krisis ekonomi.

Hal ini mendorong Partai Republik yang secara tradisional memperjuangkan kapitalisme pasar bebas untuk merangkul intervesi negara dalam industri yang dianggap penting bagi keamanan nasional.

Mengutip CNBC, Minggum 27 Juli 2025, Nippon Steel Jepang setuju memberikan Presiden Donald Trump “golden shares” di US Steel sebagai syarat merger kedua perusahaan tersebut.

Trump kini secara pribadi memegang hak veto yang sangat besar atas keputusan bisnis besar yang dibuat oleh produsen baja terbesar ketiga di Amerika Serikat.

“Anda tahu siapa yang memiliki golden shares? Saya,” ujar Trump pada pertemuan puncak tentang kecerdasan buatan dan energi di Pittsburg pada 15 Juli 2025.

Nasionalisasi Perusahaan

Pakar investasi asing dan keamanan nasional, Sarah Bauerle Danzman menuturkan, golden shares presiden di US Steel serupa dengan nasionalisasi perusahaan tetapi tanpa manfaat apapun yang biasanya diterima perusahaan, seperti investasi langsung oleh pemerintah.

Namun, pemerintahan Trump menunjukkan awal bulan ini mereka juga bersedia membeli saham langsung dari perusahaan-perusahaan publik. Departemen Pertahanan atau Pentagon setuju untuk membeli saham senilai USD 400 juta atau Rp 6,51 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.293) di perusahaan tambang tanah jarang MP Materials, menjadikan Pentagon sebagai pemegang saham terbesar perusahaan tersebut.

Pakar mineral penting di Center for Strategic and International Studies menuturkan, tingkat dukungan pemerintah federal untuk perusahaan pertambangan ini belum pernah terjadi sebelumnya.

"Ini adalah kerja sama publik-swasta terbesar yang pernah ada dalam industri pertambangan di Amerika Serikat,” kata Baskaran.

“Secara historis, Departemen Pertahanan tidak pernah melakukan penyertaan modal di perusahaan pertambangan atau proyek pertambangan,” ia menambahkan.

Intervensi Perusahaan

Danzman menuturkan, kepemilikan unik Trump atas Partai Republik memberinya kemampuan untuk mengintervensi perusahaan dalam skala yang secara politis akan sulit bagi seorang presiden dari Partai Demokrat.

“Presiden dari Partai Demokrat itu akan dituduh komunis dan banyak politisi Republik lainnya mungkin tidak akan merasa nyaman bergerak ke arah ini karena komitmen mereka yang lebih besar terhadap prinsip-prinsip pasar,” kata Danzman. Trump memperluas jangkauan intervensi negara di pasar di AS, ujarnya.

Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Lebih banyak intervensi mungkin akan segera dilakukan seiring pemerintahan Trump mengembangkan kebijakan untuk mendukung perusahaan-perusahaan AS di industri strategis melawan persaingan yang didukung negara dari China.

Menteri Dalam Negeri Doug Burgum mengatakan pada April pemerintah AS mungkin perlu melakukan "investasi ekuitas di setiap perusahaan yang bersaing dengan Tiongkok dalam mineral penting."