Sri Mulyani Tetapkan Dividen Bebas Pajak, Cek Syaratnya

Pasal 15 ayat 1 menyebutkan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima dan diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Ayat 2 menyebutkan divden yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek PPh.

Pasal 16 ayat 1 disebutkan, dalam hal dividen yang dimaksud pada pasal 14 ayat 1 huruf a diinvestasikan di wilayah NKRI kurang dari jumlah dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh.

Ayat 2 selisih dari dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 ayat 1 disebutkan dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 huruf b yang diterima dan diperoleh wajib pajak dikecualikan dari objek PPh.

Ayat 2  disebutkan dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan dan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Ayat 3 disebutkan, dividen yang berasal dari luar negeri merupakan dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

Selain itu, dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham.

Pasal 18 disebutkan dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 3 huruf a dikecualikan dari objek PPh sebesar dividen yang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu.

Pada pasal 21 ayat 1 disebutkan selain memenuhi persyaratan pada pasal 17 ayat 2 dan 3, dividen harus diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu paling sedikit 30 persen dari laba setelah pajak.

Ayat 2 disebutkan, dividen dimaksud pada ayat 1 harus diinvestasikan sebelum direktur jenderal pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 UU PPh.

Ayat 3 disebutkan dividen yang diinvestasikan setelah direktur jenderal pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan PPh.

Ayat 4 disebutkan dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan dividen yang berasal dari laba setelah pajak mulai tahun pajak 2020 yang diterima dan diperoleh sejak 2 November 2020.

Pasal 24 disebutkan dividen yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham, dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 2 disebutkan rapat umum pemegang saham dan dividen interim yang dimaksud pada ayat 1 termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Pasal 34 disebutkan investasi yang sesuai dengan kriteria bentuk investasi antara lain:

-Surat berharga negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah Negara Republik Indonesia

-Obligasi dan sukuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

-Obligasi dan sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh OJK

-Investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah

-Obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangan diawasi oleh OJK

-Investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha

-Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah

-Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham.

-Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham.

-Kerja sama dengan lembaga pengelola investasi

-Penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil dan menengah.

-Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan-undangan.