Pendemo di Sukabumi Blokade Jalan dan Bakar Ban

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara Sukabumi Raya nekat memblokade Simpang Cibolang sebagai bentuk protes

Diterbitkan 23 Oktober 2026, 19:41 WIB
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Kepulan asap dari ban terbakar dan kemacetan panjang mewarnai demonstrasi di Jalan Nasional Sukabumi-Bogor, Jumat (23/10/2026). Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara Sukabumi Raya nekat memblokade Simpang Cibolang sebagai bentuk protes dan evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Unjuk rasa yang melumpuhkan arus lalu lintas dari arah Sukabumi menuju Cibadak maupun sebaliknya ini berlangsung di bawah pengawalan kepolisian.

Sambil membentangkan spanduk yang berisi berbagai tuntutan, massa secara bergantian berorasi menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kondisi negara saat ini.

"Aksi ini sengaja kami kemas dengan membawa tiga isu besar sebagai kritik utama terhadap pemerintah," ujar Koordinator Wilayah BEM Nusantara Jawa Barat untuk wilayah Sukabumi, Rahmadi El Mangking.

Dalam demonstrasi tersebut, BEM Nusantara memusatkan tuntutannya pada tiga sorotan utama yang dinilai mendesak untuk segera diselesaikan pemerintah.

Mereka menyoroti merosotnya daya beli masyarakat dan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran.

Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap menghabiskan anggaran tanpa tata kelola yang jelas.

"Program MBG kami nilai tidak efektif karena disamaratakan di seluruh wilayah tanpa melihat kondisi spesifik," tegas Rahmadi.

Massa aksi juga mendesak pemerintah pusat agar menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional agar penanganannya mendapat perhatian luas dari dalam dan luar negeri.

"Kami melihat 99 persen karhutla itu murni ulah manusia demi korporasi sawit, ini bukti mitigasi gagal," tambahnya.

Sorotan terakhir tertuju pada indikasi melemahnya peran sipil akibat keterlibatan institusi militer (TNI) dalam mengurusi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hingga bertindak layaknya petani dan kontraktor.

"Kami menuntut tegaknya supremasi sipil dan demokrasi, serta mendesak agar TNI dikembalikan ke barak," ungkapnya.

Aksi blokade jalan dan penuntutan ini ditegaskan akan terus berlanjut hingga masyarakat benar-benar merasakan keadilan ekonomi dan kemakmuran dari sumber daya alam negara.