Kemenkum Sosialisasikan Legalitas Usaha dan Kekayaan Intelektual

Liputan6.com, Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta memfasilitasi pembuatan status berbadan hukum gratis bagi 300 pendaftar pertama pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMKM).

Layanan ini diberikan dalam ajang Jakarta International Investment, Trade, Tourism and SMEs Expo (JITEX) 2026 di JIExpo Kemayoran, 16–19 September 2026.

Langkah menggratiskan biaya pendirian Perseroan Perorangan—yang biasanya dikenakan tarif PNBP sebesar Rp50.000 via sistem AHU Online—dilakukan untuk mendorong para pelaku usaha mikro masuk ke sektor formal.

Kepala Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Dr. Baroto, menegaskan pentingnya perubahan status ini bagi keberlanjutan bisnis skala kecil. Menurutnya, pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan menjadi kunci agar pelaku usaha terlindungi secara hukum sekaligus lebih dipercaya oleh lembaga keuangan.

"Kejelasan status hukum sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas usaha, membuka akses pembiayaan, hingga memperluas kemitraan," kata Baroto saat memaparkan materi Transformasi Usaha Mandiri Menjadi Berbadan Hukum.

Selain kemudahan izin usaha, Kemenkum DK Jakarta juga menyoroti perlunya UMKM mengamankan hak atas produk mereka melalui skema Kekayaan Intelektual (KI).

Pada sesi Monetisasi KI dan Strategi Cegah Pembajakan, Baroto mengingatkan bahwa sertifikat hak cipta atau merek tidak boleh sekadar disimpan, tetapi dioptimalkan sebagai aset bernilai ekonomi.

"Pelaku usaha perlu memanfaatkan kekayaan intelektual mereka secara komersial melalui lisensi, royalti, hingga sistem waralaba (franchise)," ujarnya.

Upaya memberikan kemudahan legalitas dan perlindungan hak cipta ini diharapkan menjadi dorongan nyata bagi UMKM di Jakarta agar mampu bersaing, naik kelas, serta terhindar dari risiko pembajakan karya.