BSKDN Perkuat Strategi Percepatan Ekonomi Daerah Berbasis Data

Liputan6.com, Jakarta - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat pengawalan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pendekatan berbasis data. Langkah tersebut menjadi tindak lanjut atas kick-off percepatan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan Menteri Dalam Negeri sekaligus pembentukan tim koordinator percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, pengawalan pertumbuhan ekonomi perlu diawali dengan membaca kondisi daerah secara utuh sebelum menentukan langkah intervensi. Menurutnya, data menjadi dasar penting untuk mengetahui persoalan, potensi, sekaligus menentukan titik pengungkit yang dapat memberikan pengaruh lebih besar terhadap faktor-faktor produksi lainnya.

“Yang paling penting adalah kita membaca kondisi sebelum bertindak. Dari kondisi tersebut kita tentukan titik pengungkit yang dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar Yusharto dalam kegiatan Webinar Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Menuju Target Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 8 persen di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur di Kantor Bappeda NTB pada Jumat, 11 September.

Yusharto menjelaskan, kondisi perekonomian daerah dipengaruhi oleh berbagai sektor yang saling berkaitan. Karena itu, tim perlu melihat kondisi ekonomi secara menyeluruh melalui sejumlah sektor yang menjadi unsur pembentuk pertumbuhan ekonomi.

Pendekatan tersebut, lanjut Yusharto, diperlukan agar upaya percepatan tidak dilakukan secara seragam. Setiap daerah perlu mengetahui sektor atau faktor mana yang paling menentukan pertumbuhan ekonominya sehingga sumber daya dan intervensi dapat diarahkan secara lebih tepat.

“Kita perlu melihat mana yang menjadi titik pengungkit. Jangan sampai semua hal ingin kita lakukan, tetapi tidak ada yang benar-benar menjadi prioritas,” jelasnya.

Sementara itu, terdapat sembilan langkah yang dapat menjadi pilihan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Kesembilan aspek itu meliputi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), infrastruktur, harga barang pokok sebagai salah satu penentu indikator inflasi, ekspor-impor, kesempatan kerja, pertanian dan perikanan, industri manufaktur, serta perizinan berusaha.

Dia menekankan, tim tidak perlu menangani seluruh aspek tersebut secara bersamaan. Dari sembilan pilihan tersebut, tim perlu menentukan tiga faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah, untuk kemudian didiagnosis secara lebih mendalam dan dicarikan solusinya.

“Dari sembilan pilihan ini, kita pilih tiga yang paling menentukan. Tiga hal inilah yang kemudian kita diagnosis dan kita cari solusinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Menurutnya, pemilihan tiga faktor utama tersebut akan membuat pengawalan menjadi lebih terarah. Tim dapat melihat perkembangan setiap indikator, mengidentifikasi hambatan yang muncul, menentukan langkah penyelesaian, sekaligus memantau sejauh mana intervensi yang dilakukan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain ketepatan menentukan fokus, Yusharto juga mengingatkan pentingnya disiplin waktu. Setiap hasil diagnosis dan langkah penyelesaian perlu disiapkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan agar pengawalan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara konsisten.

“Disiplin waktu menjadi sangat penting. Kita tidak hanya berhenti pada pembahasan, tetapi harus segera menyiapkan langkah yang bisa dilakukan,” ujarnya.

Dia berharap pengawalan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, tidak boleh hanya tercermin dalam peningkatan angka, tetapi harus mampu dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.

“Jangan sampai pertumbuhan ini hanya dirasakan segelintir orang saja, tetapi harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Inilah yang menjadi fokus kita,” tegas Yusharto.

Sejalan dengan itu, penguatan koordinasi wilayah menjadi bagian penting dalam tahap awal pengawalan pertumbuhan ekonomi. Tim untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berada di bawah koordinator wilayah masing-masing akan menyiapkan laporan awal yang menjadi bahan pembahasan pada pertemuan regional berikutnya pada 18 September.

Dalam waktu tersebut, masing-masing tim diharapkan dapat memetakan kondisi daerah, menentukan faktor yang menjadi titik pengungkit pertumbuhan, serta menyiapkan hasil diagnosis dan alternatif solusi. Langkah ini diharapkan membuat pembahasan pada pertemuan berikutnya lebih terarah dan menghasilkan tindak lanjut yang dapat segera dilakukan.