Warga Blora Jalan Mundur Kritik Pembangunan Sekolah Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Aktivis di Kabupaten Blora bernama Lilik Yuliantoro alias Mat Tohek kembali melancarkan kritik terhadap pembangunan Sekolah Rakyat, Selasa (18/8/2026). Dia memilih berjalan mundur dari kawasan Perempatan Tugu Pancasila menuju Kantor Kejaksaan Negeri Blora dan DPRD Kabupaten Blora.

Bukan sekadar aksi simbolik, jalan mundur tersebut menjadi cara Lilik menyampaikan sejumlah persoalan yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat, terutama terkait pekerjaan penimbunan dan pematangan lahan serta dugaan pemberian uang sebesar Rp 300 ribu.

Dengan membawa mainan anak, miniatur truk pengangkut material dan alat berat jenis belco, Lilik menggambarkan proyek Sekolah Rakyat yang tengah menjadi sorotannya.

Dia juga membawa kartu kuning untuk diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora. Kartu tersebut menjadi simbol peringatan agar aparat penegak hukum tidak mengabaikan dugaan persoalan yang disampaikan.

Lilik meminta dugaan pemberian uang Rp 300 ribu tersebut ditelusuri secara terbuka. Ia menilai persoalan itu perlu dilihat secara utuh, mulai dari siapa yang memberikan, kepada siapa uang diserahkan, untuk kepentingan apa, hingga apakah terdapat kaitan dengan kritik maupun pemberitaan mengenai pembangunan Sekolah Rakyat.

“Rp 300 ribu bagi kami adalah suatu bentuk pembungkaman untuk memberitakan soal-soal Sekolah Rakyat,” ucap Lilik.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak semestinya berhenti pada perdebatan atau klaim sepihak. Jika informasi itu benar, aparat penegak hukum diminta mengungkap konteks dan tujuan pemberian uang tersebut.

Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, Lilik juga meminta adanya klarifikasi agar persoalan tidak berkembang menjadi tudingan tanpa dasar.

Dia menilai kebutuhan untuk mengusut dugaan tersebut semakin penting karena pembangunan Sekolah Rakyat berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.

“Uang ini dari rakyat, untuk rakyat. Kalau mau sedekah, jangan kepada kami. Sedekahkan kepada rakyat yang lebih membutuhkan, seperti tukang becak, ojek dan lainnya,” katanya.

Bagi Lilik, penggunaan anggaran negara membuat proses pembangunan harus dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Karena itu, kritik dan kontrol masyarakat maupun media dinilai sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan proyek.

Selain dugaan pemberian uang, Lilik juga menyampaikan tuntutan terhadap pihak yang menurutnya berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan.

Ia meminta ASN berinisial STY yang disebut berada di lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Kabupaten Blora diberikan sanksi apabila nantinya terbukti melakukan pelanggaran.

Kontraktor juga diminta memberikan penjelasan kepada publik terkait persoalan yang menjadi sorotan. Apabila terbukti melakukan kesalahan, Lilik meminta kontraktor menyampaikan permintaan maaf.

“Intinya tuntutan saya cuma satu, sanksi tegas ASN Dinrumkimhub dan kontraktor harus meminta maaf,” ujar Lilik.

Ia kemudian menyerahkan kartu kuning sebagai simbol peringatan kepada Kejaksaan Negeri Blora.

“Kartu kuning ini sebagai warning agar benar-benar mengawasi dan mengusut tuntas tentang dugaan tersebut di Sekolah Rakyat,” tegasnya.

Lilik juga meminta DPRD Kabupaten Blora menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan pembangunan Sekolah Rakyat berjalan sesuai ketentuan.

Menurut dia, persoalan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari hasil pekerjaan fisik. Proses pelaksanaan, penggunaan anggaran, transparansi serta hubungan antara pihak-pihak yang terlibat juga harus terbuka terhadap pengawasan.

Ia menilai masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembangunan yang menggunakan uang negara sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aspirasi tersebut diterima Sekretaris DPRD Blora Agus Listiyono. Dia mengatakan aspirasi Lilik akan disampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blora untuk menjadi bahan pembahasan.

“Terima kasih Mas Lilik. Ini akan saya sampaikan kepada pimpinan dan juga anggota DPR agar beliau-beliau dapat menyikapi apa yang disampaikan Mas Lilik,” kata Agus.

Agus menegaskan DPRD Kabupaten Blora tetap memperhatikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui lembaga legislatif.

Ia berharap persoalan yang dibawa dalam aksi tersebut dapat memperoleh kejelasan dan penyelesaian.

Namun, seluruh dugaan tersebut masih merupakan pernyataan dan tuntutan dari Lilik yang membutuhkan klarifikasi serta pembuktian.

Karena itu, penelusuran oleh pihak yang berwenang menjadi penting untuk memisahkan antara fakta, dugaan dan informasi yang berkembang di lapangan.

Jika terdapat pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila dugaan tidak terbukti, klarifikasi juga diperlukan untuk memberikan kepastian kepada publik.