BI Siapkan Insentif Likuiditas Dorong KPR dan Sektor Perumahan

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) masih memiliki ruang untuk mendorong pembiayaan sektor perumahan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Saat ini, pemanfaatan plafon KLM untuk sektor perumahan, real estate, dan konstruksi mencapai sekitar 1,32% dari total Dana Pihak Ketiga (DPK), sementara plafon yang tersedia mencapai 1,4%.

Artinya, masih terdapat ruang sekitar 0,08% yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan sektor tersebut.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan penguatan KLM menjadi salah satu kebijakan untuk mendorong pembiayaan perumahan. Sejak September 2026, total insentif KLM meningkat menjadi 6%, terdiri dari KLM pembiayaan sebesar 4% dan KLM pendalaman pasar uang 2%.

“Untuk sektor perumahan, real estate, dan konstruksi, plafonnya sebenarnya 1,4 persen dari total DPK. Yang terjadi sekarang sekitar 1,32 persen, jadi sebenarnya masih ada 0,08 persen yang masih bisa dioptimalkan,” ujar Destry dalam pertemuan dengan Menteri PKP Maruarar Sirait di Gedung BI, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Sebelumnya, penguatan KLM dari 4% menjadi 6% turut mendorong penyaluran KPR komersial baru.

Pada periode April 2025 hingga Juli 2026, penyaluran KPR komersial baru tercatat mencapai 115.927 unit dengan total nilai Rp 68,35 triliun.

Selain KLM, BI juga memberikan dukungan melalui sejumlah kebijakan makroprudensial lainnya. Salah satunya pelonggaran Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) hingga 100%.

BI juga memperkuat Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), termasuk melalui pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dukungan lainnya diberikan melalui pemanfaatan surat utang PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai underlying repo dalam operasi moneter BI.

Destry mengatakan berbagai kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan BI terhadap pengembangan sektor perumahan.

“Ini adalah bentuk dukungan dari Bank Indonesia. Tentunya ke depan kita ingin sinergi yang terus kita perkuat,” ujar Destry.

Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah akan terus dilakukan untuk memperluas pembiayaan sektor perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan BI terhadap sektor perumahan. Menurutnya, pembangunan hunian memiliki dampak yang luas karena melibatkan banyak sektor ekonomi.

“Presiden melihat perumahan ini bisa menjadi penggerak ekonomi. Saya merasa tidak sendirian karena Bank Indonesia memberikan dukungan melalui kebijakan-kebijakannya,” ujar Maruarar.

Ekosistem perumahan mencakup perbankan, pengembang, kontraktor hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena itu, peningkatan pembangunan rumah dinilai dapat mendorong aktivitas ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Maruarar mengatakan pemerintah juga mendorong berbagai program yang dapat memperluas aktivitas ekonomi di sekitar sektor perumahan, termasuk pengembangan ekosistem gentengisasi yang melibatkan UMKM dan industri terkait.

“Publik harus tahu bahwa kebijakan Bank Indonesia itu memungkinkan berdampak dan masif untuk ekonomi Indonesia,” kata Maruarar.

Ke depan, Kementerian PKP dan BI akan memperkuat koordinasi melalui kebijakan pembiayaan serta pengembangan ekosistem perumahan. Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian sekaligus mendorong aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.