Prabowo Lantik 26 Wantimpres, Simak Gaji dan Fasilitas yang Diterima

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Pelantikan tersebut menempatkan sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang dalam lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Di balik jabatan tersebut, pemerintah telah menetapkan hak keuangan seperti gaji dan fasilitas yang diterima Ketua dan anggota Wantimpres. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Perpres tersebut, Ketua dan Anggota Wantimpres memperoleh hak keuangan sebesar Rp 76,5 juta setiap bulan. Besaran itu berlaku sama untuk Ketua maupun anggota.

Artinya, jika dihitung untuk 26 orang Wantimpres yang dilantik, nilai hak keuangan yang harus disediakan mencapai sekitar Rp 1,989 miliar per bulan.

Dalam setahun, nilai tersebut setara sekitar Rp 23,868 miliar, dengan asumsi seluruh 26 orang menerima hak keuangan selama 12 bulan penuh.

Perpres juga mengatur bahwa hak keuangan mulai diberikan sejak Ketua dan anggota Wantimpres dilantik dan/atau melaksanakan tugas.

Selain hak keuangan bulanan, anggota Wantimpres juga memperoleh fasilitas lainnya. Perpres Nomor 15 Tahun 2026 menyebut fasilitas tersebut diberikan sesuai dengan fasilitas yang diberikan kepada menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, paket hak yang melekat pada jabatan Wantimpres tidak hanya berupa pembayaran Rp 76,5 juta per bulan. Ada pula fasilitas kedinasan yang diberikan dengan acuan fasilitas bagi menteri.

Untuk pembayaran, sumber anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Sementara itu, hak keuangan tersebut dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perpres ini ditetapkan dan diundangkan pada 27 Maret 2026 serta tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 28.

Dengan adanya aturan baru ini, besaran hak keuangan Wantimpres kini memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk ketentuan mengenai fasilitas yang melekat pada jabatan tersebut.