Koalisi Buruh Kawal Pembahasan RUU Ketenagakerjaan

Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menegaskan terus mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan di DPR.

Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) MJH Arif Minardi mengatakan, KBPBI merupakan wadah perjuangan yang merepresentasikan kekuatan besar buruh Indonesia dengan kepemimpinan berbentuk presidium yang terdiri dari para Presiden/Ketua Umum serikat pekerja dan serikat buruh anggota koalisi.

"KBPBI adalah koalisi yang independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun," kata Arif.

Lebih lanjut, Arif menjelaskan, bahwa KBPBI sebelumnya telah merencanakan aksi unjuk rasa dengan kekuatan sekitar 50 ribu buruh pada 10 Agustus. Namun, aksi tersebut ditunda karena mempertimbangkan perkembangan di lapangan.

Menurutnya, tuntutan yang diajukan KBPBI telah diterima oleh pimpinan DPR dan sejumlah fraksi dalam Panja Komisi IX DPR. Selain itu, telah dijadwalkan pertemuan antara Panja Komisi IX DPR RI dengan KBPBI pada 18 Agustus.

"Penundaan aksi bukan berarti penghentian perjuangan. Kami masih melihat perkembangan pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Apabila aspirasi buruh tidak diakomodasi dengan baik, maka aksi turun ke jalan tetap menjadi pilihan," ujarnya.

Adapun, KBPBI terdiri dari sejumlah konfederasi dan federasi serikat buruh, di antaranya KSPSI AGN, KSPSI MJH, KSPSI YRS, KSPSI 1973, KSBSI, KBMI, KASBI, KASPEK Indonesia, KSPN, ASPIRASI, KSarbumusi, GSBI, KSN, FSPPGI, FPBI, dan SBSI 92.