Said Iqbal: Potensi PHK 1.470 Buruh dari Dua Perusahaan di Jawa Tengah

Liputan6.com, Jakarta - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal mengungkap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.470 buruh di Jawa Tengah. Ada dua perusahaan industri tekstil yang terancam merumahkan pegawainya.

Potensi PHK itu didapat Said Iqbal dari laporan jaringan serikat buruh di Jawa Tengah. PT Victoria Apparel asal China di Kota Semarang dikabarkan berpotensi melakukan PHK ke 800 pekerja. Kemudian, PT Samwon asal Korea Selatan di Kabupaten Jepara dikabarkan berencana melakukan PHK terhadap sekitar 670 pekerja.

"Saya baru saja menerima laporan dari pengurus Serikat Buruh Jawa Tengah bahwa terdapat potensi PHK di dua perusahaan garmen dan tekstil," kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Rabu (22/7/2026).

"PT Victoria Apparel di Kota Semarang yang diperkirakan berdampak pada sekitar 800 pekerja, serta PT Samwon di Jepara yang berencana melakukan PHK terhadap sekitar 670 pekerja. Informasi ini masih bersifat awal dan akan kami dalami lebih lanjut di lapangan," ia menambahkan.

Said Iqbal mengaku akan melaporkan data awal tersebut ke Ketua Satgas PHK, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Laporan tersebut juga akan ditembuskan kepada Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal sebagai bagian dari koordinasi penanganan potensi PHK.

"Saya akan melaporkan persoalan ini kepada Ketua Satgas PHK agar segera dilakukan langkah-langkah penyelamatan. Negara harus hadir ketika perusahaan menghadapi kesulitan dan para pekerja terancam kehilangan mata pencahariannya," tuturnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tersebut berencana untuk mengunjungi PT Victoria Apparel di Kota Semarang dan PT Samwon di Kabupaten Jepara. Tujuannya mengumpulkan gambaran penuh mengenai kondisi perusahaan.

"Kalau perusahaan masih bisa diselamatkan, maka harus diselamatkan. Kalau membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah, negara harus hadir. Dunia usaha harus tetap bisa berjalan, tetapi para pekerja juga harus terlindungi dari PHK," ucapnya.

Dalam proses penyelamatan perusahaan, KSPI bersama pemerintah akan mendorong berbagai alternatif sebelum PHK dilakukan. Nisalnya penyesuaian jam kerja, efisiensi biaya yang tak berdampak langsung ke pekerja, maupun intervensi pemerintah.

Sebelumnya, Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menyebut kemungkinan realisasi pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa lebih tinggi dari data Kementerian Ketenagakerjaan. Maka, integrasi data antara berbagai pihak diperlukan.

Kemnaker mencatat ada sekitar 43 ribu pekerja yang terkena PHK. Iqbal menilai, ada kemungkinan realisasinya lebih tinggi dari data tersebut, meski, dia mengaku belum memgantongi data terbaru.

"Memang data kami masih Maret, belum di upgrade. Waktu Maret (2026) itu sekitar 27 ribuan ya, tapi belum di upgrade April, Mei, Juni belum ya, mungkin di atas sedikit (dari data) Kemenaker," ungkap Said Iqbal di Plaza BPJamsostek, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Dia menerangkan, data yang dikumpulkan Kemnaker cenderung mengacu pada pelaporan dari dinas tenaga kerja masing-masing wilayah. Sementara itu, kata dia, bisa saja ada PHK yang tidak dilaporkan ke Disnaker masing-masing.

"Kalau kami di KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) serikat pekerjanya ada di tingkat perusahaan, jadi akurat laporan ke kami ke KSPI terhadap yang ter-PHK," tutur dia. 

Sama halnya dengan data BPJS Ketenagakerjaan yang mencatat klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Hanya saja, data itu lagi-lagi kurang akurat menurut Said Iqbal. 

"Kalau dia tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau Jamsostek kita biasa kenal, maka dia tidak akan diberikan JKP sehingga datanya tidak ter-cover juga. Ini saya tadi sampaikan sinkronisasi terhadap data PHK dari 3 sumber ini," jelas dia.