10 Poin Penting UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Liputan6.com, Jakarta - DPR RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna. Aturan ini memuat sejumlah ketentuan baru terkait hak pekerja, mulai dari kesetaraan di tempat kerja, pelindungan pencari kerja, pemagangan, hingga penempatan kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, UU tersebut disusun untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023. Aturan ini sekaligus menyatukan norma dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

“Pelindungan pekerja memasuki babak baru. UU Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk menghadirkan aturan yang lebih jelas, adil, dan relevan dengan dunia kerja yang terus berubah dan berkembang,” ucap Menaker Yassierli dalam siaran pers, Rabu (7/10/2026).

Yassierli memaparkan 10 poin penting dalam UU tersebut.

Pertama, kesetaraan di tempat kerja. Aturan ini melarang diskriminasi dalam proses rekrutmen, pengupahan, pengembangan karier, hingga hubungan kerja. Setiap pekerja harus diperlakukan secara adil dan bermartabat.

Kedua, pelindungan pencari kerja. Pencari kerja mendapat akses informasi pasar kerja yang lebih terbuka. Pelaporan lowongan juga diperkuat untuk mencegah percaloan, penipuan, dan lowongan kerja fiktif.

Ketiga, kepastian dalam pemagangan. Masa pemagangan dibatasi maksimal enam bulan. Peserta berhak memperoleh uang saku, pelindungan K3, kepesertaan JKK dan JKM, serta sertifikat pemagangan.

Menaker Yassierli menegaskan pemagangan tidak boleh digunakan untuk menggantikan pekerja dengan tenaga murah. Selain pemagangan, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur proses penempatan kerja dan hubungan industrial.

Keempat, penempatan kerja yang adil. Proses penempatan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan non-diskriminatif. Pelindungan juga diberikan kepada penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan masyarakat di daerah tertinggal.

Dalam aturan tersebut, perusahaan juga dilarang menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja.

Kelima, hubungan industrial yang seimbang. Hubungan industrial diarahkan pada prinsip “Maju Industrinya, Sejahtera Rakyatnya”. Hak pekerja untuk berorganisasi dan menyampaikan aspirasi tetap dilindungi.

Keenam, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai hak fundamental. Pengusaha diwajibkan menjamin K3 melalui sistem manajemen yang terintegrasi.

Fokusnya tidak hanya menangani kecelakaan kerja, tetapi juga mencegah risiko dan mengendalikan potensi bahaya di tempat kerja.

Ketujuh, pengawasan dan sanksi diperkuat. Pengawasan ketenagakerjaan akan dilakukan oleh pengawas yang lebih profesional, independen, dan proaktif. Sanksi administratif dan pidana diterapkan secara berjenjang untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga keberlangsungan usaha.

Kedelapan, hak pekerja perempuan dan penyandang disabilitas. UU Pelindungan Ketenagakerjaan memberikan kepastian mengenai hak cuti melahirkan dan keguguran, termasuk ketentuan terkait upah. Pelindungan bagi pekerja penyandang disabilitas juga diperkuat.

Kesembilan, jaring pengaman bagi pekerja yang terkena PHK. Aturan ini mencakup penyediaan dana cadangan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang mengalami PHK.

Pelindungan juga diberikan kepada pekerja alih daya di BUMN. Pengelolaan tenaga alih daya di BUMN wajib dilakukan melalui anak perusahaan BUMN.

Kesepuluh, kesiapan menghadapi dunia kerja masa depan. UU tersebut mengatur pelindungan bagi pekerja dalam pola kerja fleksibel atau future of work. Selain itu, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) diperkuat sebagai lembaga independen di bawah Presiden.

Aturan ini juga mencakup survei kebutuhan hidup layak melalui koordinasi dengan Dewan Pengupahan Nasional serta mendorong integrasi data ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dengan berbagai ketentuan tersebut, UU Pelindungan Ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pelindungan pekerja di tengah perubahan dunia kerja.