Di Blitar, Hasto Ajak Negara Kembali Meneladani Bung Karno

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, negara dan partai politik perlu kembali meneladani ajaran para pendiri bangsa, salah satunya pemikiran Soekarno tentang Pancasila dan Marhaenisme, di tengah kondisi saat ini.

Hal tersebut disampaikannya dalam Seminar Nasional peringatan Bulan Bung Karno yang digelar di Istana Gebang, Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, Minggu (14/6/2026) malam.

Menurut Hasto, Bung Karno berproses dari muda dengan memikirkan bagaimana Indonesia bisa lepas dari belenggu penjajahan.

“Bung Karno menjadi pemimpin bukan karena bapaknya presiden. Beliau menjadi pemimpin karena memahami jati dirinya sebagai bagian dari rakyat yang merasakan ketidakadilan dalam penjajahan,” kata dia.

Karena itu, Hasto mengingatkan pentingnya pemerintah saat ini untuk kembali memilah dan menegaskan mana yang benar-benar menjadi kepentingan nasional, agar kebijakan yang diambil tidak semakin membebani rakyat.

“Seharusnya kita lebih mementingkan menjaga dana pendidikan untuk anak-anak Indonesia daripada dipotong demi program lain," contoh dia.

Hasto menyebut masyarakat Indonesia dahulu mampu bertahan dengan memanfaatkan kekayaan pangan alam sekitar. Namun, menurutnya, berkembangnya industri pangan telah membuat masyarakat melupakan keberagaman pangan Nusantara, bahkan sampai muncul stunting.

“(Itu) karena kita melupakan jati diri kekayaan pangan nusantara yang variasinya luar biasa," kata Hasto.

Hasto menekankan bahwa intinya adalah negara bertugas memberdayakan rakyat secara mandiri, bukan sekadar memberikan bantuan sosial yang bersifat konsumtif.

Sementara itu, akademisi Airlangga Pribadi Kusman yang hadir juga, menjelaskan makna filosofis Pancasila 1 Juni sebagai rangkuman utuh dari gagasan Bung Karno tentang kemerdekaan yang hakiki, mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, hingga ekologi.

Namun, menurutnya, dalam realitas saat ini negara justru masih terjebak dalam kegagalan mewujudkan peran sebagai 'Ratu Adil' bagi wong cilik.

Airlangga juga mengkritisi partai politik modern yang kini cenderung bergeser hanya menjadi instrumen pemburu kekuasaan, alih-alih menjadi suluh penerang pengetahuan bagi rakyat.

"Partai politik dalam ajaran Bung Karno adalah alat untuk menerangi kehidupan kaum marhaen, merumuskan kebijakan publik yang berpihak pada mereka. Jika penguasa politik saat ini tidak memanfaatkan kesempatan untuk menjalankan Marhaenisme, maka sejarah tidak akan pernah memaafkan kita," kata dia.