Nasib Bandung Zoo di Ujung Tanduk, Jangan Sampai Berakhir Tragis seperti Kolam Renang Tjihampelas

Liputan6.com, Jakarta - Polemik pengelolaan Bandung Zoo belum juga menemukan titik terang. Kondisi tersebut membuat masyarakat kecewa karena aktivitas Bandung Zoo ikut terganggu.

Seperti diketahui, Bandung Zoo menjadi salah satu tujuan berlibur masyarakat. Termasuk wisatawan dari luar daerah. Tetapi karena polemik yang tak kunjung usai, membuat operasional kebun binatang di kawasan Tamansari, Bandung itu, tak menentu.

Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo menjadi salah satu ikon wisata atau tempat hiburan di Kota Kembang. Sementara pemerintah daerah memiliki tiga pilihan terkait nasib Bandung Zoo akibat konflik kepengurusan yang belum kunjung selesai.

Muncul tiga opsi yang bisa dipilih untuk menyelesaikan masalah itu. Pertama mempertahankan Bandung Zoo seperti saat ini, mengubah Kebun Binatang dengan satwa yang lebih sedikit sekaligus namun Ruang Terbuka Hijau (RTH) lebih banyak, kemudian menghilangkan Kebun Binatang dan mengubah statusnya menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ketiga poin itu saat ini masih dalam pembahasan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Ahli sejarah Yudi Hamzah, yang juga penulis buku 'Kado Untuk Bandung Taman Menjadi Kebun Binatang' menyebut opsi tersebut tidak seharusnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung.

"Sebelum di Tamansari, kebun binatang di Bandung sudah ada beberapa hingga akhirnya dibangun Bandung Zoo. Tempat ini sejak jaman dulu sudah didatangi masyarakat dan terpatri dalam memori mereka," kata Yudi dalam acara diskusi di Kota Bandung, Rabu (14/1/2026).

Dia mengatakan, saat ini sudah banyak bangunan bersejarah di Kota Bandung yang hilang salah satunya adalah kolam renang Tjihampelas yang sangat fenomenal pada zamannya. Ketika kolam renang itu hilang, banyak yang bertanya-tanya karena fasilitas tersebut telah menempel di masyarakat. Dia tak berharap kondisi itu juga terjadi pada Bandung Zoo. Keberadaan kebun binatang menjadi tempat bagi anak-anak untuk melihat langsung hewan-hewan seperti gajah, jerapah, atau hewan besar lainnya di televisi atau buku.

"Saya pikir akan ada gelombang protes dari masyarakat karena kita pernah kehilangan Tjihampelas. Dan sekarang pemerintah secara sadar ingin menghilangkan memori kolektif kita," ucap dia.

Menurutnya, manfaat keberadaan Bandung Zoo juga menjadi tempat edukasi dan ruang terbuka yang biasa dinikmati masyarakat terutama saat hari libur.

"Di sana juga ada hewan yang dilindungi dan bisa menjadi bahan pembelajaran untuk anak. Makanya sebagai pemerintah kota seharusnya bisa berpihak pada keberadaan kebun binatang," kata dia.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung M. Farhan menyebut, pembahasan masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan final. Namun, ada sejumlah opsi yang tengah dikaji bersama oleh tiga level pemerintahan.

Farhan mengungkapkan, ada tiga kemungkinan konsep yang sedang dibahas terkait masa depan Bandung Zoo. Pertama, kawasan tersebut tetap dipertahankan sebagai kebun binatang dengan konsep seperti saat ini.

Opsi kedua, kebun binatang tetap ada namun dengan jumlah koleksi satwa yang lebih sedikit, sementara porsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) diperbesar. Opsi ketiga bahkan lebih ekstrem, yakni kawasan tersebut tidak lagi berfungsi sebagai kebun binatang, melainkan sepenuhnya menjadi ruang terbuka hijau.

"Ini masih dalam pembicaraan ya," ujar Farhan belum lama ini.

Farhan menyebut, salah satu pertimbangan utama adalah target Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan luasan ruang terbuka hijau hingga dua kali lipat. Dia menjelaskan, kompleksitas pengelolaan Bandung Zoo tidak bisa dilepaskan dari status kewenangan yang terbagi.

Secara aset, lahan kebun binatang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung. Namun di sisi lain, satwa yang berada di dalamnya, terutama satwa dilindungi berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat, sementara aspek konservasi dan kehutanan disupervisi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Satwa-satwa dilindungi itu merupakan titipan dari negara. Jadi mau tidak mau kita harus melibatkan tiga level pemerintah,” kata Farhan.

Saat ini, pengelolaan kawasan dilakukan bersama, dengan Pemkot Bandung sebagai pemegang aset, Pemprov Jabar melalui Dinas Kehutanan sebagai pengawas, dan Pemerintah Pusat yang menanggung 100 persen biaya pakan satwa.