Bandung Darurat Sampah, Total 200 Ton Sampah Per Hari Tak Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 200 ton per hari sampah yang dihasilkan warga Kota Bandung, Jawa Barat tidak bisa diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) Sarimukti. Masalah ini muncul lantaran pengurangan kuota pengiriman yang akan diberlakukan mulai 12 Januari 2026.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan situasi tersebut harus diinformasikan kepada publik agar dapat memahami dan mengetahui dengan jelas tantangan yang dihadapi oleh pemerintah.

"Kita tidak ingin menutup-nutupi. Risiko itu ada dan harus kita hadapi bersama," ujar Farhan dalam siaran medianya ditulis di Bandung, Rabu (7/1/2026).

Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Bandung akan segera meluncurkan program Gaslah, yakni petugas pemilah dan pengolah sampah yang ditempatkan di setiap RW.

Dari total 1.597 RW, Farhan menerangkan masing-masing akan memiliki petugas yang bertugas melakukan edukasi dan pendampingan langsung kepada warga.

"Petugas ini bekerja door to door. Tujuan utamanya memastikan pemilahan sampah dari sumbernya," kata Farhan.

Selain itu, Farhan mengaku akan menambah jumlah penyapu jalan dan memperkuat program kebersihan lainnya, sehingga total petugas persampahan yang dibiayai pemerintah diperkirakan mencapai 5 ribu hingga 6 ribu orang.

Pemkot Bandung juga berupaya meningkatkan kapasitas pengolahan sampah berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) hingga lima kali lipat, serta mengoptimalkan teknologi biodigester dan insinerator dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

"Tumpukan sampah seperti yang terjadi beberapa bulan lalu mudah-mudahan tidak terulang. Tapi kuncinya satu, partisipasi masyarakat," ucap Farhan.

Pemkot Bandung menyiapkan tiga jurus mengatasi krisis pengolahan dan peningkatan volume timbulan sampah di Ibu Kota Provinsi Jawa Barat tersebut.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan otoritasnya perlu bergerak cepat dan tidak bergantung semata pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

"Ini kedaruratan sampah. Maka kami meluncurkan tiga langkah darurat untuk mempercepat pengolahan, mengurangi timbunan, dan membatasi sampah yang keluar dari RW," ujar Farhan.

Farhan menyebut langkah pertama yang disiapkan Pemerintah Kota Bandung yaitu percepatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemusnahan sampah, termasuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan penambahan 20 unit insinerator (mesin pembakar sampah).

Mesin pembakar sampah ini akan ditempatkan secara tersebar di wilayah kota sehingga residu dapat dimusnahkan langsung di tingkat wilayah, bukan hanya di TPA.

"Dengan insinerator, residu bisa dimusnahkan di wilayah. Tidak harus semua keluar kota," kata Farhan.

Cara lainnya adalah penambahan jam kerja dan jumlah penyapu jalan, terutama di titik peremajaan timbulan sampah harian. Penyapu jalan akan mulai bekerja sejak pukul 04.00 WIB, lebih pagi dari jadwal sebelumnya. Dengan waktu kerja yang bertambah, jumlah tenaga kebersihan juga akan ditingkatkan.

Langkah ketiga yang tidak kalah penting yakni perekrutan petugas pemilah sampah (Gaslah) di setiap RW. Gaslah bertugas memilah sampah rumah tangga minimal tiga kali seminggu dengan skema gaji yang sepenuhnya ditanggung Pemkot Bandung.

"Karena jam kerjanya lebih pagi, jumlah penyapu harus ditambah. Memang butuh anggaran besar, tapi sangat mendesak. Prinsipnya, satu RW satu petugas Gaslah. Gajinya seratus persen dari Pemkot. Tugasnya memastikan sampah organik habis di RW," ungkap Farhan.

Program Gaslah juga mendorong setiap kelurahan memiliki titik pengolahan sampah organik. Contohnya untuk wilayah Ciateul, lahan pengolahan direncanakan berada di belakang TPST Kobana, memanfaatkan area milik pemerintah yang akan dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Farhan menyebut, ketiga langkah darurat ini hanya akan berhasil jika warga ikut melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah, bukan hanya mengandalkan fasilitas pemerintah.

"Sampah organik itu tidak akan diangkut. Habis di RW, diolah di kelurahan. Sampah yang diangkut hanya residu," tukas Farhan.

Farhan mengatakan, seiring dengan adanya pembatasan kuota pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sejak Oktober lalu, saat ini hanya sekitar 900 ton sampah yang bisa diangkut per harinya.

"Kita pastikan jangan sampai dari sisa kuota 900 ton ini ada yang terhambat," ucap Farhan dalam keterangan tertulis pada Rabu (12/11/2025).

Pengangkutan sampah, kata Farhan, harus terus berjalan tanpa hambatan. Pasalnya, apabila berhenti sehari saja, tumpukan sampah diperkirakan bisa meningkat drastis.

"Sekarang kondisinya sudah mepet sekali. Biasanya Sabtu malam TPS sudah kosong, tapi sekarang Sabtu malam masih penuh. Itu sebabnya terjadi penumpukan dua sampai tiga hari sebelum diangkut lagi," ucap Farhan.

Saat ini, Farhan mengungkap adanya antrian di beberapa titik pembuangan sampah. Sebab, sejumlah wilayah diketahui belum memiliki fasilitas pengelolaan sampah yang memadai.

"Beberapa wilayah memang masih menumpuk karena fasilitas pengolahan belum terbangun. Makanya kita perlu pengelolaan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat," tutur Farhan.

Farhan menyebut Pemerintah Kota Bandung kini tengah mendorong akselerasi pembangunan berbagai fasilitas pengelolaan sampah, baik yang berbasis pengelolaan sampah organik maupun teknologi termal atau insinerator.

"Kita sedang akselerasi setiap hari supaya penanganan ini betul-betul cepat dan patuh terhadap aturan lingkungan. Alhamdulillah, selama dua hari kemarin saya rapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup, karena Bandung termasuk dalam skema darurat sampah nasional," ucap Farhan.

Di sisi lain, Pemkot juga tengah merevitalisasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Babakan Siliwangi. Lokasi tersebut, kata Farhan, akan diuji coba menggunakan teknologi baru untuk menghilangkan bau sampah yang bertumpuk lebih dari dua hari.

"TPS Babakan Siliwangi sedang kita rapikan lagi. Kita juga sedang coba teknologi baru untuk mengurangi bau sampah yang menumpuk. Mudah-mudahan hasilnya bagus," tandas Farhan.

Dalam dua hingga tiga bulan ke depan, Farhan berharap fasilitas baru, termasuk empat titik insinerator, bisa segera beroperasi.

“Paling cepat dua sampai tiga bulan lagi kita bisa operasikan empat insinerator baru. Tapi memang prosesnya tidak mudah karena harus lolos sertifikasi dari kementerian. Kita juga sudah siapkan lewat APBD Perubahan," kata Farhan.