Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK, Partai Pengusung Saat Pilkada Buka Suara

Liputan6.com, Jakarta - Penangkapan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (10/12/2025), mendapat sorotan dari dua partai besar di Lampung, yakni PDI Perjuangan dan Golkar.

Fungsionaris DPD PDI Perjuangan Lampung, Watoni Noerdin, menyatakan keprihatinan atas OTT yang menjerat Ardito. Ia menegaskan bahwa sejak awal PDIP mengusung Ardito ketika belum berstatus kader Golkar.

“Waktu pengusungan, Ardito itu masih di PKB, namun PKB tidak mengusung dia. Akhirnya PDIP berdiri sendiri mengusungnya,” kata Watoni kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

Meski di tengah jalan Ardito menyatakan diri sebagai kader Golkar, PDIP disebut tetap memegang tanggung jawab sebagai partai pengusung.

Watoni pun menegaskan bahwa partainya tidak langsung menerima seseorang sebagai kader hanya karena telah terpilih sebagai kepala daerah.

“Kami hanya memastikan bahwa visi dan misi yang dibawa sesuai agenda partai. Setelah dia memilih menjadi kader Golkar, ya berarti dia berada di bawah naungan Golkar,” jelasnya.

Watoni turut mengingatkan Wakil Bupati Lampung Tengah, Komang Koheri, yang merupakan kader PDIP, agar menjalankan pemerintahan sesuai garis partai.

“Soal OTT ini, ya kami prihatin. Bagaimanapun, dia pernah kami anggap sebagai salah satu yang terbaik di Lampung Tengah,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Harian DPD Golkar Lampung, Riza Mirhadi, mengatakan pihaknya menghormati penuh langkah KPK.

“Kami menghargai apa yang dilakukan KPK dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum,” kata Riza.

Golkar Lampung, menurutnya, sudah menerima informasi resmi mengenai OTT yang menimpa Ardito, yang kini menjadi kader partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Kita terima kejadian ini dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Kita ikuti saja proses hukum dari KPK,” bebernya.

Riza menegaskan Golkar tidak pernah mentolerir kader yang terlibat korupsi, narkoba, maupun kejahatan lainnya.

“Tapi karena kita menghormati proses hukum, kita serahkan sepenuhnya kepada KPK,” tutup dia.