Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Desak Tragedi Banjir dan Longsor Sumatra Harus Jadi Bencana Nasional, Beberkan Alasannya

Liputan6.com, Aceh Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sebagai bencana nasional, mengingat skala kerusakan dan jumlah korbannya.

Crisna Akbar, perwakilan dari koalisi yang mengatasnamakan diri Masyarakat Sipil Aceh, mengatakan, saat ini masih banyak daerah di Aceh yang masih belum dijangkau oleh penanganan darurat diakibatkan karena kesulitan akses.

"Misalnya dengan cara menggerakkan seluruh sumber daya yang ada agar tim penyelamat dapat menembus daerah-daerah yang masih terisolir, sehingga bantuan segera sampai kepada warga yang membutuhkan," kata dia dalam keterangannya, seperti dikutip, Senin (1/12/2025).

Crisna juga menyoroti pentinganya mengaktifkan pusat informasi terpadu yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan mendesak masyarakat terdampak. Pusat informasi ini dapat dijadikan saluran komunikasi resmi agar tidak terjadi kebingungan di lapangan.

"Kita juga mendesak Pemerintah Pemerintah Aceh agar mengalihkan Anggaran Pendapat Belanja Aceh (BPBA) yang belum terpakai untuk penanganan darurat bencana sehingga setiap rupiah benar-benar digunakan untuk menyelamatkan nyawa dan memulihkan kehidupan warga," ungkap dia.

Penanganan bencana banjir dan longsor di provinsi paling utara pulau Sumatra itu menurut Crisna harus memastikan adanya pemenuhan kebutuhan utama, mulai dari pangan, air bersih, hingga obat-obatan, dapat terpenuhi. Agar tidak ada lagi korban jiwa tambahan pasca bencana.

"Kami menekankan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Penetapan status bencana nasional akan membuka akses lebih luas terhadap sumber daya, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memungkinkan dukungan internasional bila diperlukan," tegas Crisna.

Crisna juga menegaskan bahwa masyarakat sipil di Aceh siap bergandengan tangan dengan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, lembaga kemanusiaan, hingga masyarakat luas. Ini guna memastikan adanya penanganan bencana yang berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada kemanusiaan.

Koalisi Masyarakat Sipil Aceh terdiri dari Forum LSM Aceh, Koalisi NGO HAM, WALHI Aceh, Flower Aceh, SEI, GeRAK Aceh, KontraS Aceh, Balai Syura, P2LH, dan Sekolah HAM Perempuan Flower Aceh. Selanjutnya, Mafindo Aceh, Bentala Aceh, Kamu Demres, MAHA, Lifeguard Aceh, Forhati Wilayah Aceh, AWPF, SeIA, SP Aceh, YBHI, JKMA Aceh, MaTA, Lentera Habibi, dan P2TP2 RPA.

Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju wilayah terdampak bencana banjir di Pulau Sumatra, Senin (1/1/2025).

Prabowo akan meninjau langsung kondisi di wilayah terdampak bencana, termasuk situasi di titik-titik yang mengalami kerusakan serta gangguan layanan dasar akibat banjir.

Berdasarkan siaran pers Sekretariat Presiden, Prabowo lepas landas ke lokasi terdampak bencana Sumatra dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pukul 06.00 WIB. Dia didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Prabowo lepas landas menuju Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara sebagai bentuk respons cepat pemerintah dalam memastikan seluruh upaya penanganan bencana Sumatra berjalan dengan optimal.

Pada kunjungan ini, Prabowo juga akan memastikan bahwa langkah-langkah darurat telah dilaksanakan sesuai standar penanganan bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Pemerintah juga tengah menyiapkan langkah pemulihan infrastruktur dasar, termasuk akses jalan, jembatan, energi, telekomunikasi, serta layanan kesehatan.