Berita Masyarakat Sipil Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Eksistensi organisasi mengacu kepada prasyarat dasar organisasi seperti legalitas, struktur, laporan keuangan dan kegiatan.

Lebih Baik Tidur jika Sholat Tahajud tapi Tujuannya Seperti Ini, Kata Gus Baha
Edy Rahmayadi Daftar Bakal Calon Gubernur Sumut ke PKB
Telah dibaca 0 kali
Rumah Mewah Baru Ruben Onsu dan Sarwendah Hampir Rampung, Ada Lift dan Balkon Berumput
Telah dibaca 0 kali
Profil Wasit Majed Mohammed Alshamrani, Wasit Kontroversial Pimpin Laga Indonesia vs Irak
Telah dibaca 0 kali
5 Negara Peraih Piala Uber Sepanjang Sejarah: Siapa Paling Sukses?
Telah dibaca 0 kali
7 Kisah Menarik di Balik Penemuan Planet-Planet Galaksi Bima Sakti
Telah dibaca 0 kali
Buruh Titip Usulan Revisi UU Cipta Kerja ke Prabowo
Telah dibaca 21 kali
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Kamis 2 Mei 2024
Telah dibaca 7 kali
Todongkan Benda Mirip Senjata Api ke Warga, Dua Preman di Bandung Dicokok Polisi
Telah dibaca 91 kali
Pria Paling Bodoh Menurut Buya Yahya, Siang Mukul Malamnya Menggauli!
Telah dibaca 77 kali
Saksikan Live Streaming Liga Champions Dortmund vs PSG di Vidio 2 Mei 2024, Mau Dimulai
Telah dibaca 112 kali
Ditanya Soal Food Estate, Cak Imin Singgung Hanif Dhakiri Jadi Menteri
Telah dibaca 91 kali
Gasak 22 Tabung Gas, Residivis di Gorontalo Kembali Diringkus Polisi
Telah dibaca 77 kali
4 Alasan Pluto Dikeluarkan dari Daftar Planet Bima Sakti
Telah dibaca 77 kali
Kisah Mbah Kholil Bangkalan Berguru dalam Mimpi Langsung Hafal 3 Kitab, Karomah Wali
Telah dibaca 98 kali

Advertisement

Advertisement

Diseminasi Survei Kondisi Eksisting Organisasi dan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia. (Liputan6.com/ ist)

Iwan Misthohizzaman, Direktur Eksekutif INFID. (Liputan6.com/ ist)

Ilustrasi Surat Perjanjian Credit: pexels.com/Glowry

Koalisi masyarakat sipil yang berasal dari Greenpeace, WALHI, JATAM, Yayasan Auriga Nusantara, serta ratusan masyarakat yang mengaku terdampak industri batubara melakukan demo di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/3). (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Pengunjuk rasa saat melakukan demo di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/3). Mereka mendorong KPK untuk segera mengusut dugaan korupsi di lingkup tambang batubara dan pengembangan sejumlah PLTU. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Suasana unjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/3). Sebelum berorasi, massa melalukan long march dari jalan HOS Cokroaminoto menuju Gedung KPK. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Hariz Azhar hadir dalam dukungan masyarakat dan petani untuk Kontras di Jakarta, Selasa (9/8). Dukungan yang bertemakan "Caping untuk Kontras" untuk menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap pejuang HAM. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Hariz Azhar mendengarkan pertanyaan wartawan saat hadir dalam dukungan masyarakat dan petani untuk Kontras di Jakarta, Selasa (9/8). Dukungan yang bertemakan "Caping untuk Kontras" untuk menghentikan tindakan kriminalisasi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Hariz Azhar memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Selasa (9/8). Dukungan yang bertemakan "Caping untuk Kontras" untuk menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap pejuang HAM dan para pejuang disektor agraria. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Aksi sejumlah masyarakat sipil membawa pentungan sebagai tanda peringatan terkait revisi uu KPK, Jakarta, Selasa (16/2/2016). Aksi tersebut menolak akan di sahkannya uu revisi oleh DPR. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Sejumlah masyarakat Sipil saat mengelar aksi membawa pentungan pentungan sebagai tanda peringatan terkait revisi UU KPK, Jakarta, Selasa (16/2/2016). aksi tersebut menolak akan di sahkannya uu revisi oleh DPR. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Aksi sejumlah masyarakat sipil membawa pentungan sebagai tanda peringatan terkait revisi UU KPK, Jakarta, Selasa (16/2/2016). Aksi tersebut menolak akan di sahkannya uu revisi oleh DPR. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Sejumlah masyarkat sipil melepas mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di gedung KPK, Jakarta (18/12). BW telah habis masa jabatannya seiring dipilihnya pimpinan baru KPK periode 2015-2019. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto memberikan keterangan kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta (18/12). BW telah habis masa jabatannya seiring dipilihnya pimpinan baru KPK periode 2015-2019. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyapa wartawan usai dari dalam gedung KPK, Jakarta, (18/12). BW telah habis masa jabatannya seiring dipilihnya pimpinan baru KPK periode 2015-2019. (Liputan6.com/Helmi Afandi)