DPR Desak Kebakaran Hutan Ditetapkan jadi Bencana Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Menurut dia, penetapan status tersebut diperlukan untuk memaksimalkan dukungan anggaran penanganan kebakaran dan bantuan bagi masyarakat terdampak.

Daniel, yang berasal dari daerah pemilihan Kalimantan Barat I menegaskan keselamatan warga harus menjadi prioritas.

Perhatian khusus diperlukan bagi masyarakat di wilayah pedalaman yang membutuhkan masker, oksigen, layanan kesehatan, vitamin, air bersih, dan pangan.

“Anggaran tentu sangat terbatas sehingga masih banyak yang belum maksimal dalam penanganan, baik sarana dan prasarana yang masih terbatas,” kata Daniel saat dihubungi, Selasa (13/10/2026).

Daniel mengakui pemerintah pusat dan daerah telah melakukan sejumlah upaya pemadaman, mulai dari water bombing, modifikasi cuaca, hingga pemadaman darat. Namun, kondisi lahan gambut yang kering dan terbakar hingga kedalaman tertentu membuat penanganan karhutla semakin sulit.

Menurut dia, beratnya penanganan kebakaran tahun ini juga menunjukkan perlunya perbaikan mitigasi dan antisipasi sebelum kebakaran terjadi. Karena itu, pemadaman perlu dilakukan secara masif bersamaan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.

Daniel mengatakan DPR mendukung penambahan alokasi anggaran untuk penanganan karhutla melalui dukungan politik anggaran.

Ia menyebut DPR juga telah mendorong penetapan status bencana nasional sejak awal kebakaran, tetapi pemerintah belum menetapkannya hingga saat ini.

“DPR tentu mendukung penuh kalau pemerintah ingin menetapkan status bencana karhutla menjadi bencana nasional, karena prioritas utama kita adalah keselamatan seluruh masyarakat Kalimantan, Sumatera dan daerah lain yang terdampak,” ujarnya.

Selain masyarakat terdampak, Daniel meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan relawan yang terlibat langsung dalam pemadaman.

Menurut dia, ketersediaan makanan dan minuman, seragam yang aman, masker, serta perlengkapan pemadam harus dipastikan.

Ia juga menilai relawan layak mendapatkan insentif atas keterlibatan mereka dalam penanganan kebakaran.

Di sisi penegakan hukum, Daniel mendesak aparat menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan, terutama korporasi yang terbukti bertanggung jawab.

Menurut dia, pencabutan izin usaha saja tidak cukup memberikan efek jera apabila tidak disertai penindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab.

“Negara harus tegas dalam menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan,” kata Daniel.

Daniel mengingatkan dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan, tetapi juga perekonomian, kehidupan sosial, serta hubungan antarnegara.

Karena itu, ia menilai penanganan karhutla membutuhkan langkah menyeluruh, mulai dari penguatan anggaran dan pemadaman secara masif hingga perlindungan masyarakat serta penegakan hukum.