Viral Kayu Glondongan saat Banjir Bandang di Sungai Batang Toru: Runtuhnya Benteng Kehidupan

Liputan6.com, Jakarta Sebuah video viral di media sosial. Video yang menunjukkan kayu-kayu besar glondongan yang terbawa arus banjir bandang. Kayu-kayu itu terbawa air berwarna coklat pekat yang mengaliri Sungai Batang Toru, Sumatera Utara.

Kondisi ini peringatan keras tentang kerusakan ekologis yang melanda kawasan Batang Toru, Sumatera Utara. Sarekat Hijau Indonesia (SHI) memperingatkan bencana yang berulang ini bukanlah semata-mata fenomena alam, melainkan bencana ekologis. Ini adalah konsekuensi dari proses panjang ekspansi industri ekstraktif, mulai dari perkebunan sawit, pertambangan emas, hingga pembangkit listrik tenaga air (PLTA), sejak awal tahun 1990-an.

Ketua DPW SHI Sumatera Utara, Hendra Hasibuan menjelaskan, sebelum masuknya investasi besar, masyarakat Batang Toru hidup dalam harmoni sosial-ekologis. Hutan berfungsi ganda sebagai fondasi kehidupan—sumber air, pangan, obat, dan budaya.

Dahulu Sungai Batang Toru stabil dan jernih karena tutupan hutan yang terjaga dan tanah memiliki daya serap tinggi. Situasi itu berubah drastis ketika logika ekonomi yang berorientasi akumulasi modal dibawa masuk oleh investasi besar.

“Masyarakat di sekitar Batang Toru hidup dalam pola sosial-ekologis yang sangat harmonis dengan alam. Pola pengelolaan lahan ini tidak merusak, justru menjaga stabilitas Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru selama puluhan tahun,” ujar Hendra, Jumat (27/11/2025).

Hendra menceritakan, harmoni mulai pecah ketika jalan perusahaan dibuka. Hutan ditebang, bukit digunduli, dan lahan-lahan ulayat beralih fungsi menjadi Hak Guna Usaha (HGU). Pembukaan hutan dalam skala luas ini menyebabkan tanah kehilangan kemampuan menyerap air, membuat aliran permukaan (run-off) meningkat drastis.

“Mesin berat menggantikan tenaga manusia; suara burung berganti dengan deru ekskavator,” tambahnya.

Kondisi in mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin ruang hidup masyarakat. Kebijakan tata ruang yang tidak berpihak pada rakyat kecil, lemahnya pengawasan, serta izin yang diterbitkan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan telah menghasilkan konsekuensi yang kini harus ditanggung masyarakat berupa banjir dan longsor setiap musim hujan tiba.

“Kerusakan ekosistem Batang Toru bukan hanya kerusakan ekologis, tetapi kerusakan sosial. Kemandirian ekonomi terganggu karena masyarakat berubah dari pemilik lahan menjadi buruh di tanah sendiri,” tegas Hendra.

Menyikapi "runtuhnya" sistem ekologis Batang Toru, SHI mendesak Pemerintah Daerah dan Nasional untuk segera bertindak.

“Kami percaya bahwa ekosistem Batang Toru masih bisa diselamatkan. Namun itu hanya mungkin jika negara berani menata ulang arah pembangunan, menghentikan praktik eksploitasi yang tidak terkendali, dan menempatkan keseimbangan ekologis sebagai fondasi kebijakan,” pungkas Hendra.

SHI menutup pernyataannya dengan pesan menggugah: Ekosistem Batang Toru pernah menjadi benteng kehidupan. Jangan biarkan berubah menjadi bukti kegagalan manusia menjaga masa depan.