Sempat Menghilang, Bupati Pati Sudewo Pose Bareng Pentolan Demo, Perjuangan Kandas?

Liputan6.com, Jakarta - Rabu, empat hari menjelang HUT Kemerdekaan ke-80 RI, menjadi hari yang bersejarah bagi masyarakat Pati. Hari itu semua elemen masyarakat, termasuk pedagang dan emak-emak, semua bersatu menyuarakan penolakan terhadap kenaikan PBB-P2 250% yang dianggapnya semena-mena dan tidak berpihak pada rakyat kecil. Apalagi di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang tidak menentu.   

Kordinator Lapangan Aksi Demo di Pati Ahmad Husein dengan berapi-api dan penuh semangat kala itu kepada wartawan mengatakan, hari ini masyarakat sudah berkumpul, yang jumlahnya bahkan mencapai 100 ribu orang, sebagai jawaban atas tantangan Bupati Pati Sudewo.  

Meski Bupati Pati Sudewo telah membatalkan kenaikan PBB dan beberapa kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat, namun masyarakat sudah kadung marah. Tuntutan yang semula fokus pada penolakan kenaikan PBB 250%, malah berubah menjadi tuntutan melengserkan Bupati Pati Sudewo dari jabatannya. 

Ahmad Husein bahkan dengan nada tinggi mengatakan akan tetap bertahan di barisan para pendemo sampai Sudewo turun dari jabatannya sebagai bupati Pati.

"Kami masyarakat gak butuh pemimpin yang arogan dan semena-mena," kata Ahmad Husein.

Usai didemo ribuan orang hingga jatuh korban luka dari kalangan aparat maupun warga, Bupati Pati Sudewo tiba-tiba menghilang. Bahkan saat acara mendengarkan pidato Presiden Prabowo dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-80 RI di Gedung DPRD Pati, Bupati Sudewo tak terlihat batang hidungnya.

Tidak hanya itu, inspektur upacara detik detik Proklamasi yang seharusnya dilakukan oleh Sudewo, juga digantikan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Jateng, Taj Yasin.

Taj Yasin mengikuti upacara peringatan Kemerdekaan RI ke-80 di Alun-Alun Pati Pati, Minggu (17/8). Orang nomor dua di Provinsi Jawa Tengah ini dijadwalkan bakal bertindak sebagai inspektur upacara.

"Di Pati, insya Allah," kata Taj Yasin kepada wartawan.Tidak hanya itu, Sudewo juga tidak tampak dalam acara pembukaan acara Lights Wonderland di Grand Maerakaca, Semarang, Jumat (15/8) malam. Dalam kegiatan yang dibuka Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi ini, digelar dalam mempromosikan Grand Maerakaca sebagai ikon budaya dan pariwisata Jawa Tengah.

Belum tahu persis ke mana Sudewo hari-hari ini, yang pasti, sejumlah agenda penting Bupati Pati Sudewo kini dijalankan sementara oleh Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra.

Bupati Pati Sudewo akhirnya muncul di tengah demonstran. Dengan catatan, massa aksi tidak melakukan kontak fisik selama bupati menyampaikan pesannya. Namun belum lama dirinya keluar, massa aksi langsung melemparinya dengan berbagai benda, sehingga akhirnya dievakuasi aparat keamanan menggunakan kendaraan taktis. 

Bupati Pati Sudewo muncul di tengah-tengah demonstran, mengenakan pakaian putih, berkaca mata hitam dan berpeci. Sudewo naik mobil taktis Brimob menghampiri para demonstran.

Usai muncul, massa langsung menghujani Sudewo dengan lemparan berbagai benda, termasuk sandal dan botol air mineral. Sambil dilindungi dengan tameng polisi, Sudewo menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sebesar-besarnya," kata Sudewo dari atas mobil Brimob.

Tidak banyak kata yang dia sampaikan. Usai meminta maaf, Sudewo mengatakan akan berbuat lebih baik lagi.

"Saya akan berbuat yang lebih baik," lanjutnya. 

Usai Bupati Pati didemo besar-besaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, langsung menggelar sidang paripurna dan menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo.

"Sepakat (membentuk Pansus Hak Angket)," kata Sekretaris fraksi PDIP DPRD Kabupaten Pati, Danu Iksan kepada Liputan6.com, Rabu (13/8/2025).

Dia pun menegaskan, semua fraksi DPRD Kabupaten Pati telah sepakat semua. "(Semua) sepakat," jelas Danu.

Senada, Ketua DRPD Kabupaten Pati, Ali Badrudin menegaskan, sudah dibentuk yang akan memimpin Pansus Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo tersebut.

"Untuk rapat paripurna yakni hak angket pembentukan pansus pemakzukan bupati dengan ketua Bandang Waluyo dari fraksi PDIP dan wakil ketua pansus Joni Kurnianto dari Fraksi Demokrat," jelas dia.

Menurutnya, mereka akan segera bekerja.

"Mereka segera bekerja usai seminggu terbentuk," pungkasnya.

Berikut 12 poin yang jadi fokus Pansus Angket Bupati Pati:

Berikut adalah 12 poin yang menjadi fokus penyelidikan Pansus Hak Angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo:

1. Pembangunan Infrastruktur yang Tidak Merata

Masyarakat merasakan pembangunan yang belum merata di sektor infrastruktur, termasuk soal jalan desa dan fasilitas umum.

2. pengelolaan Dana Desa Tidak TransparanKetidaktransparanan dalam pengelolaan dana desa memicu kecurigaan. Ada laporan tentang alokasi dana yang tidak tepat sasaran dan dugaan penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penggunaan dana yang tidak jelas ini membuat masyarakat desa merasa tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya.

3. Kebijakan Pertanahan

Kebijakan pertanahan yang kontroversial terkait alokasi lahan untuk proyek-proyek besar menimbulkan protes dari warga lokal. Banyak tanah pertanian dialihkan untuk kepentingan industri atau komersial tanpa konsultasi yang memadai dengan penduduk setempat, yang mengandalkan tanah tersebut untuk mata pencaharian.

4. Kebijakan PendidikanDi sektor pendidikan, kebijakan Bupati Sudewo dikritik terutama dalam hal alokasi anggaran dan efektivitas program pendidikan gratis. Banyak yang berpendapat bahwa program ini tidak menyentuh akar permasalahan, seperti kualitas pengajaran dan akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai.

5. Sistem Kesehatan Publik

Sistem kesehatan publik yang buruk menjadi salah satu isu yang paling mendesak. Keluhan tentang pelayanan kesehatan yang tidak memadai dan kurangnya fasilitas kesehatan menyebar luas. Banyak warga merasa bahwa sistem saat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dasar mereka.

6. Kebijakan LingkunganKebijakan lingkungan terutama yang menyangkut pengelolaan sampah dan proyek-proyek yang berdampak negatif pada lingkungan, juga mendapat kritik tajam. Ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini lebih menguntungkan pihak tertentu daripada melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

7. Regulasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Regulasi baru yang diterapkan untuk UMKM dianggap memberatkan. Pelaku usaha kecil, yang seharusnya mendapat dukungan dari pemerintah daerah, merasa tertekan dengan kebijakan perizinan dan pajak yang tidak ramah.

8. Kebijakan PariwisataKritik terhadap kebijakan pariwisata muncul karena dinilai kurang efektif dalam mempromosikan dan mengembangkan destinasi wisata. Program promosi yang tidak terarah dan kurangnya infrastruktur penunjang menjadi hambatan utama dalam menarik wisatawan.

9. Bangunan dan Tata Ruang

Kebijakan tata ruang yang mengizinkan pembangunan komersial di area yang seharusnya dilindungi memunculkan protes, terutama dari pegiat lingkungan. Banyak yang khawatir bahwa ini dapat merusak ekosistem lokal dan mengancam keberlanjutan lingkungan.

10. Kebijakan TransportasiKebijakan transportasi publik yang dianggap tidak efisien ditambah dengan tarif yang tidak terjangkau membuat banyak warga mengeluh. Sistem transportasi yang tidak pro rakyat ini menjadi hambatan bagi mobilitas warga, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi.

11. Pengelolaan BUMD

Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak transparan mengundang pertanyaan mengenai kontribusi mereka terhadap pendapatan daerah. Ada kekhawatiran bahwa BUMD saat ini lebih banyak menguntungkan segelintir orang daripada masyarakat luas.

12. Kebijakan Pajak DaerahKebijakan pajak daerah yang dianggap membebani pelaku usaha dan masyarakat umum menjadi sorotan. Banyak yang berharap kebijakan ini dapat disesuaikan agar lebih adil dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.

Usai melewati drama demo dan hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo, kemenangan rakyat terhadap kesewenang-wenangan pemimpinnya harus tertunda. Di tengah proses pengawalan ketat kinerja pansus DPRD Pati, langkah mengejutkan dilakukan Ahmad Husain Hafid, sang inisiator unjuk rasa jilid 2 pada 25 Agustus 2025 mendatang, yang juga menjadi pentolan demo Bupati Pati 13 Agustus lalu.

Ahmad Husain Hafid mengaku telah sepakat berdamai dengan Bupati Sudewo. Hal itu terjadi usai dia melakukan komunikasi langsung dengan Bupati Sudewo, yang dalam sepekan tidak pernah tampak melakukan aktivitasnya dalam agenda penting pemerintahan.

"Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu menyatakan demo pada 25 Agustus batal. Saya sudah tidak berkecimpung di situ lagi. Tadi masyarakat juga sudah saya kasih tahu kalau batal," cetus Husain, Selasa (19/8/2025).

Husein menyebut bahwa keputusan tersebut diambil, karena dia menilai bahwa pergerakan massa melenceng dari tuntutan awal yakni menolak kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen. Husein menduga ada kepentingan politik yang menunggangi aksi tersebut.

"Kayak-kayak ditunggangi politik. Kalau saya dari awal real (nyata) dari masyarakat. Makanya saya memilih membatalkan, ketimbang saya hanya jadi jembatan dan ditunggangi politik," tukas Husein.

Husain mengakui keputusan membatalkan aksi pada 25 Agustus mendatang, memicu tuduhan Dia telah menerima sejumlah imbalan dari Bupati Sudewo. Namun, ia tidak mempermasalahkan tuduhan semacam itu.Husein tidak membantah jika dia telah menjalin komunikasi dengan Bupati Sudewo melalui panggilan video call seperti yang beredar tangkapan layarnya. Komunikasi itu berlangsung pada Selasa (19/8/2025) sekitar pukul 14.20 WIB.

Husain awalnya lebih dulu menghubungi Bupati Sudewo, namun tidak direspons. Tak berselang lama, Bupati Sudewo pun menelepon balik dari Pendapa Kabupaten Pati.

"Tadi aku video call-an sama Pak Bupati. Aspirasi-aspirasi saya diterima. Dari bawah, ibaratnya kepala desa saya suruh sampai Pak Bupati supaya pembangunan maksimal, biar tahun ini membangun, tahun depan dana desa bisa buat yang lain," terang Husein.

Terjalinnya komunikasi melalui telepon itu, Husain menegaskan bahwa dia sudah berdamai dengan Bupati Sudewo. Selain itu, dia tidak lagi mendesak pemakzulan serta mempersilakan Bupati Pati melanjutkan kepemimpinan, namun dengan syarat tetap menyerap aspirasi warga.

"Tetap damai saya. Aku lebih suka pemimpin yang benar-benar merangkul masyarakat dan Pak Sudewo tadi sudah membuktikan," pungkasnya.