Alasan KPK Tak Lagi Tahan Bupati Pati Nonaktif Sudewo di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Pada Jumat (5/6), pasca Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menerima Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, pihaknya langsung melakukan pemindahan penahanan terhadap bupati Pati non aktif, Sudewo (SDW).

Selain Sudewo, Sumarjiono (JION) selaku Kades non aktif Arumanis, Karjan (JAN) selaku Kades non aktif Sukorukun, dan Abdul Suyono (YON) selaku Kepala Desa non aktif Karangrowo, juga dipindah.

Menurut Budi, hal itu dilakukan, usai berkas para tersangka yang terlibat perkara korupsi di Pati dan DJKA dinyatakan lengkap untuk segera disidangkan.

"Ya Tersangka SDW dilakukan pemindahan penahanan ke Rutan Klas I Semarang. Sedangkan JION, JAN, dan YON dilakukan pemindahan penahanan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang," kata dia seperti dikutip Sabtu (6/6/2026).

Budi menjelaskan, pemindahan tahanan diatur dalam Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, pemindahan penahanan para tersangka ini untuk kepentingan pemeriksaan para terdakwa nantinya dalam tahap persidangan di PN Tipikor Semarang.

"Dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih untuk jajaran Polres Kendal yang telah memberikan bantuan pengawalan dan pengamanan melekat dalam pelaksanaan pemindahan tersebut. Seluruh rangkaian prosesnya berjalan lancar dan kondusif," dia menandasi.

Sebelumnya, dua perkara korupsi yang menjerat tersangka Bupati Pati nonaktif Sudewo memasuki babak baru, yakni tahap penuntutan. Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara dengan tersangka Sudewo kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dengan pelimpahan ini, maka Sudewo segera menjalani proses persidangan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Dua kasus korupsi yang menjerat Sudewo saat ia masih menjabat legislator DPR, yakni kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Kemudian kasus pemerasan terhadap calon perangkat desa di Kabupaten Pati. Kasus ini terjadi saat Sudewo menjabat bupati Pati.

"Pelimpahan (perkara Bupati Pati nonaktif Sudewo) ke tahap penuntutan, untuk dua berkas perkara yakni dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di Kabupaten Pati dan dugaan korupsi DJKA," ujar Budi saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (20/5/2026).

Setelah dua berkas Sudewo dilimpahkan dari penyidik KPK ke JPU, lanjut Budi, JPU menyiapkan berkas dakwaannya maksimal untuk 14 hari ke depan. Penyiapan berkas oleh JPU, sebelum perkara Sudewo dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang.

Budi menambahkan, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), JPU dimungkinkan melakukan penggabungan dakwaa untuk beberapa berkas perkara penyidikan.

"Tujuannya agar penanganan dua perkara yang menjerat Sudewo dapat berjalan secara efektif, " terang Budi.

Sebelumnya, KPK menetapkan Sudewo bersama tiga kepala desa di Pati sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengisian perangkat desa.

Kasus tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 19 Januari 2026 lalu. Dalam perkara ini, Sudewo diduga memasang tarif Rp 125 juta hingga Rp 150 juta untuk satu posisi perangkat desa.

Nilai tersebut kemudian diduga dinaikkan oleh dua kepala desa menjadi Rp 165 juta hingga Rp 225 juta per calon perangkat desa. Ketiga tersangka adalah Kepala Desa Karangrowo Abdul Suyono, Kepala Desa Arumanis Sumarjiono dan Kepala Desa Sukorukun Karjan.