2 Mahasiswa Peras Pejabat Pemprov Jatim, Pakai Isu Perselingkuhan dengan Istri Perwira

Liputan6.com, Jakarta Mahasiswa asal Bangkalan berinisial SH alias BS (24) dan MSS (26) warga Pontianak, memeras Rp50 juta kepada Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jatim Aries Agung Pawaei terkait dugaan isu perselingkuhan. Keduanya tercatat sebagai mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) di Surabaya.

"Kedua pelaku tertangkap tangan oleh anggota Unit II Subdit Jatanras, Ditreskrimum Polda Jatim terkait kasus pemerasan, pengancaman maupun fitnah terhadap Kadindik Jatim, di salah satu cafe di kawasan Ngagel Jaya Selatan Surabaya pada hari Sabtu 19 Juli kemarin, sekitar pukul 11 malam," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast, Kamis (24/7).

Abast menceritakan, peristiwa ini bermula di hari Rabu (16/7). Tersangka mengirimkan surat pemberitahuan kegiatan demonstrasi atau unjuk rasa yang mengatasnamakan organisasi Front Gerakan Rakyat (FGR) Anti Korupsi ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Senin (21/7).

"Tuntutan mereka untuk menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Jatim sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah, dan perselingkuhan yang dilakukan dengan istri perwira TNI," ucapnya.

Abast melanjutkan, pada hari Sabtu itu, kedua tersangka dan dua orang saksi yang mewakili korban yakni Iqbal dan Fahri, melakukan pertemuan di kafe tersebut.

"Pada pertemuan itu disepakati memberikan uang secara tunai sebesar Rp50 juta agar demo tidak jadi dilaksanakan, dan akan men-takedown isu perselingkuhan Kepala Dinas yang sudah disebarkan oleh tersangka di media sosial Instagram dan TikTok," ujarnya.

"Namun saat itu uang yang dibawa oleh perwakilan dari korban hanya sebesar Rp20.050.000," imbuh Abast.

Setelah uang itu diberikan ke tersangka, kedua tersangka akhirnya tertangkap tangan tim Jatanras dan berhasil diamankan di parkiran salah satu kafe berikut uang tunai tersebut yang berada di dalam baju tersangka SH.

"Kedua tersangka akan dikenakan pasal 368 juncto pasal 55 KUHP dan atau pasal 369 KUHP dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP ancaman hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun," ucap Abast.

Barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan satu bendel surat pemberitahuan giat demonstrasi atau unjuk rasa FGR Anti Korupsi, uang tunai Rp20.050.000, dua handphone dan sepeda motor.

Sedangkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim menyebut bahwa organisasi FGR tersebut belum memiliki izin, dan anggotanya hanya dua tersangka itu.