Forkopimda Sukabumi dan Tokoh Lintas Agama Bersatu Redam Isu Pasca Insiden Perusakan Rumah Singgah

Liputan6.com, Sukabumi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sukabumi menggelar silaturahmi dengan tokoh lintas agama se-Kabupaten Sukabumi di Pendopo Kabupaten Sukabumi pada Kamis (3/7/2025).

Pertemuan ini diadakan untuk menanggapi insiden perusakan rumah singgah di Kampung/Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, pada Jumat (28/6/2025) lalu, sekaligus memperkuat kerukunan antar umat beragama di Sukabumi.

Bupati Sukabumi, Asep Japar (Asjap), dalam kesempatan tersebut menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi. Ia juga menambahkan bahwa situasi di Cidahu saat ini sudah kondusif. 

"Jadi saya menyampaikan kepada semua jangan mudah terprovokasi, sing nyaah ka Sukabumi (sayangi Sukabumi), masyarakat Sukabumi. Untuk Cidahu sudah selesai tidak ada apa-apa," ujar Asjap.

Asjap menjelaskan bahwa upaya pencegahan telah dilakukan bersama pihak kepolisian dan pemerintah daerah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat. 

Ia mengindikasikan bahwa insiden keagamaan tersebut sebetulnya berawal dari miss komunikasi. Menanggapi status bangunan rumah dirusak, Asjap meluruskan persepsi yang keliru di masyarakat. 

"Sebetulnya ada miss komunikasi antara tempat ibadah dan rumah ibadah. Jadi itu bukan tempat ibadah, dan itu bukan gereja," jelasnya. 

Ia juga menegaskan bahwa bangunan tersebut adalah rumah, bukan tempat ibadah, dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai tempat ibadah.

Terkait kegiatan retret, Asjap menyatakan bahwa semua pihak telah berembuk dan langkah ke depan akan dibahas bersama. Mengenai aktor intelektual, Asjap enggan berkomentar lebih lanjut karena bukan kewenangannya, namun ia berharap tidak ada aktor di balik insiden tersebut.

"Dari Sukabumi warga harus bersatu, apapun agamanya, Sukabumi dari dulu aman, damai, tentram bagi seluruh umat beragama," imbuhnya.

Kapolres Sukabumi, AKBP Samian, dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya peran pemuka agama untuk menenangkan umatnya, dan menguatkan kerukunan antar umat beragama. 

"Tentunya kegiatan ini sangat penting untuk pemuka agama untuk menenangkan umatnya jemaahnya, tidak ada konflik antar kelompok atau umat beragama," ujar AKBP Samian. 

Ia menjelaskan bahwa insiden tersebut merupakan kesalahpahaman antar individu atau beberapa orang, yang memicu emosi sesaat dan berujung pada perusakan barang.

AKBP Samian juga menjelaskan bahwa penyelesaian damai insiden ini bukan berarti ada penangguhan pidana. 

"Terkait dengan adanya permasalahan yang sudah diselesaikan dengan damai itu bukan ada penangguhan pidananya, tapi bagaimana situasi yang ada semua tokoh lintas agama duduk bersama bermusyawarah ke depan tidak boleh terjadi lagi," jelasnya. 

Ia menekankan bahwa peristiwa ini tidak boleh berkembang menjadi konflik kelompok antar agama. "Yang ada hanya antar orang dan beberapa orang bukan antar kelompok agama," tegasnya.

Kapolres juga mengklarifikasi bahwa yang dirusak bukanlah tempat ibadah, melainkan hanya rumah singgah atau vila. Terkait permohonan penangguhan penahanan, AKBP Samian menyatakan bahwa itu adalah hak yang diberikan undang-undang dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme. 

Ia juga menginformasikan bahwa saat ini masih ada 7 tersangka terkait insiden tersebut.

Mengenai restorative justice, AKBP Samian menjelaskan bahwa penyelesaian perkara pidana ini mengedepankan unsur hukum dan diawali dengan permohonan dari kedua belah pihak. 

"Jadi kepolisian menunggu permohonan dari kedua belah pihak. Jadi kita tidak menutup kemungkinan itu namun kembalinya pada kedua belah pihak," terang dia. 

Thomas Harming Suwarta, Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), turut hadir dalam pertemuan tersebut dan menyampaikan apresiasinya. 

"Karena kita menangkap pesan yang sama untuk komitmen menjaga perdamaian dan persatuan, jadi saya pikir ini sesuatu yang sangat positif," ujarnya.

Thomas juga menyampaikan dukungan Kementerian HAM (Kemenham) terkait langkah penegakan hukum yang disampaikan oleh Kapolres. 

"Dari Kementerian Hak Asasi Manusia memang mendorong untuk dilakukan penangguhan penahanan kepada para tersangka dan tentu saja kita ada upaya penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional, dan berkeadilan," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa ada banyak upaya untuk mencari keadilan, termasuk melalui restorative justice dan mediasi. Kementerian HAM siap memberikan jaminan untuk penangguhan penahanan ketujuh tersangka dan akan menyampaikan hal ini secara resmi kepada pihak kepolisian.

Thomas kembali menyoroti adanya mispersepsi antara tempat ibadah dan rumah ibadah. 

"Jadi saya pikir kita sama-sama tahu bahaya dari mispersepsi dan miskomunikasi ini di masyarakat, hanya persoalan kata tempat ibadah dan rumah ibadah," katanya. 

Ia bahkan menyebutkan bahwa pendeta terkait menjelaskan bahwa itu adalah rumah pembinaan rohani, yang merupakan dua hal berbeda. 

"Jadi kita ikuti regulasi tempat ibadah sudah ada aturannya sendiri dan yang dikecualikan, kalau tadi kita bicarakan tidak diatur secara spesifik mengenai tempat ibadah atau tempat yang dipakai temporer dalam konteks pendampingan atau pembinaan," tutupnya.