Jeritan Sopir Truk Sukabumi Dihantui Aturan ODOL: Denda Tak Sebanding dengan Penghasilan

Liputan6.com, Sukabumi - Di tengah hiruk pikuk jalanan Sukabumi, puluhan wajah lelah berkumpul di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi, pada Selasa (24/6/2025) kemarin. Mereka bukan sekadar sopir truk biasa, melainkan representasi dari ribuan pengemudi 'colt diesel' yang kini hidup dalam kecemasan.

Komunitas lintas wilayah Sukabumi Ngahiji ini menyuarakan keadilan di tengah ancaman Undang-Undang Zero Over Dimensi Over Load (ODOL) yang siap menghukum mereka hingga 2 bulan penjara.

"Kami ini cuma sopir, Pak! Yang bikin kendaraan over dimensi itu ya pemilik atau penyedia jasa angkutan, bukan kami," ujar Windi Wisana, selaku koordinator aksi.

Jeritan ini membuka mata pada satu ironi besar mengapa beban hukum justru jatuh pada mereka yang hanya menjalankan roda perekonomian dengan keringat, sementara para pengusaha yang mengatur muatan dinilai aman-aman saja di rumah.

Windi menjelaskan dilema pelik yang mereka hadapi. Para sopir merasa terpojok, mereka mengendarai kendaraan yang notabene sudah dimodifikasi oleh pemilik, dan terpaksa membawa muatan lebih demi sesuap nasi.

"Yang kami bawa juga tidak besar, hanya colt diesel. Kami tidak menambah dimensi kendaraan, hanya overload karena kebutuhan muatan," lanjutnya.

Mereka tahu melanggar, tetapi keadaan ekonomi mendesak mereka untuk tetap bertahan.

Denda Tidak Sebanding dengan Penghasilan

Aksi ini bukan sekadar protes, melainkan permohonan keadilan. Para sopir mengeluhkan denda yang selangit, tidak sebanding dengan pendapatan pas-pasan mereka.

"Kalau sampai dipenjara atau dikenai denda yang besar, kami keberatan. Perekonomian kami pas-pasan," ungkapnya.

Usulan alat bantu seperti ajuk untuk keamanan muatan juga mencuat, menunjukkan bahwa para sopir sebenarnya peduli pada keselamatan, namun terbentur kebijakan dan kondisi lapangan.

Untungnya, Kepala Dishub Kabupaten Sukabumi, Budianto, menunjukkan respons positif. "Alhamdulillah, Pak Kadis dan kepolisian sudah menjawab aspirasi kami. Sampai saat ini di Sukabumi maupun Jabar belum ada penindakan ODOL, masih tahap sosialisasi," tuturnya.

Budianto membenarkan bahwa aspirasi utama para sopir adalah transparansi dan kesetaraan hukum.

"Mereka meminta agar hukum diterapkan secara adil. Kalau ada denda, jangan terlalu tinggi," jelas Budianto.

Budianto juga memahami betul kondisi para pengemudi dan pengusaha kecil, seperti pengusaha sayuran yang terpaksa melebihi kapasitas demi menekan biaya operasional.

"Kadang melebihi kapasitas, misalnya aturan hanya 3 kuintal tapi mereka kirim 5 kuintal karena alasan biaya operasional. Mereka tidak sanggup membayar dendanya," imbuhnya.

Realitas di lapangan memang menunjukkan masih banyak pelanggaran. Namun, Budianto menegaskan bahwa saat ini masih dalam tahap sosialisasi.

"Bulan Juli nanti mulai peringatan, dan Agustus baru akan ada penindakan," katanya.

Ini berarti ada sedikit waktu bagi para sopir dan pengusaha untuk beradaptasi, atau setidaknya, agar aspirasi mereka bisa diperjuangkan lebih lanjut.

Dishub Kabupaten Sukabumi berjanji akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait di tingkat provinsi. Harapannya, jeritan para sopir 'colt diesel' ini tidak hanya berakhir di depan kantor Dishub, melainkan menjadi dasar perubahan kebijakan yang lebih manusiawi dan adil.