Anggota DPRD Langkat Matthew Diemas Bastanta: Tolak Pemindahan Sepihak 4 Pulau Aceh ke Sumut

Liputan6.com, Medan - Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Matthew Diemas Bastanta, menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan pemindahan kepemilikan 4 pulau Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Menurutnya, kebijakan ini dinilai tidak hanya sembrono, tapi juga berpotensi memicu konflik sosial, merusak harmoni antardaerah, dan menimbulkan ketegangan horizontal antar-masyarakat lokal yang selama ini hidup berdampingan.

"Pak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memang luar biasa," ujar Matthew dengan nada tajam, Sabtu (14/6/2025).

Disebutkan Matthew, saat rakyat sedang jungkir balik menghadapi ekonomi sulit, angka kriminal tinggi, pinjol mencekik, dan rakyat kecil seperti ojek online jadi sapi perah aplikator, pemerintah malah sibuk membuat keributan baru dengan memindahkan pulau.

"Apa Mendagri tidak sadar langkah ini berpotensi merobek tenun kebangsaan yang sudah dirajut sejak 1945?" sebutnya.

Matthew menilai pemindahan sepihak 4 pulau Aceh ke Sumut mengabaikan semangat konstitusi dan semestinya dibatalkan.

Kebijakan tersebut tidak dilandasi kebutuhan mendesak rakyat Sumut maupun Aceh, serta mengalihkan fokus dari persoalan-persoalan nyata yang lebih genting, bahkan penambahan wilayah baru seperti Pulau Aceh ke Sumut hanya akan memperberat beban administrasi dan pembangunan daerah bagi Sumut.

"Kepada Gubernur Sumut, urus saja dulu Sumut yang ada sekarang ini. Enggak usah mengambil Pulau Aceh itu kalau hanya akan menjadi beban tambahan bagi pekerjaan di Sumut. Jangan menumpuk pekerjaan baru kalau yang lama saja belum selesai," tegasnya.

Simak Video Pilihan Ini:

Matthew juga menyindir Gubernur Sumut, Bobby Nasution, yang menurutnya justru abai terhadap persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, termasuk di Kabupaten Langkat.

"Gubernur Sumut Bobby juga sama saja setali tiga uang. Janji kampanye soal kolaborasi Sumut Bermartabat tinggal slogan. Desa tertinggal belum dibenahi, masyarakat Kabupaten Langkat masih menjerit karena infrastruktur tak memadai," ucapnya.

"Masih banyak sekali program pemerintah yang belum merata dan di rasakan oleh masyarakat Langkat, bahkan Stadion Teladan pun seperti proyek hantu. Jadi untuk apa menambah pulau, kalau daratan saja masih terbengkalai," lanjutnya.

Anggota Komisi B DPRD Langkat, Matthew menegaskan, rakyat Sumut tidak butuh tambahan pulau. Yang dibutuhkan adalah perbaikan ekonomi, jaminan keamanan, pendidikan yang layak, dan pelayanan dasar yang merata serta realisasi program pemerintah yang merata dirasakan masyarakat.

Matthew mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, aktivis, tokoh adat, dan pemuda dari Aceh hingga Sumut untuk bersatu, menyuarakan penolakan, dan mencegah munculnya potensi disintegrasi.

"NKRI harga mati, tapi jangan dikoyak hanya karena kesewenang-wenangan birokrasi," tegasnya.

Terpisah, Sekretaris Panglima Laot Aceh, Tgk Azwir Nazar mengapresiasi pernyataan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, bersama Sofyan Djalil dalam menanggapi polemik 4 pulau Aceh yang diklaim Mendagri masuk Sumut.

Pernyataan JK dikediamannya, Jumat (13/6/2025) dengan merujuk klausul MoU Helsinki dan UUD tentang batas Aceh sangat mengakomodir perasaan dan aspirasi masyarakat Aceh terutama nelayan.

Bagaimanapun secara historis dan faktual, keempat pulau itu tak bisa dipisahkan dari komunitas nelayan Aceh yang sehari sehari mencari ikan di wilayah tersebut.

"Bahkan dalam banyak kasus diselesaikan dengan pendekatan adat dan Panglima Laot," lanjut Azwir Nazar.

Dikatakan Azwir Nazar, apa yang disampaikan JK dan Sofyan Djalil sebagai 2 tokoh bangsa yang berperan dalam perdamaian Aceh, sejatinya menjadi pertimbangan Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian 4 pulau di Aceh Singkil tersebut.

"Selama ini nelayan Aceh dan Sibolga hidup rukun, bila terjadi perselisihan di pulau tersebut diselesaikan dengan hukum dan adat laut Aceh. Artinya memang itu milik Aceh," imbuh Azwir.

Polemik 4 pulau Aceh masuk Sumut bukan saja melukai dan mencederai masyarakat Aceh, tapi berpotensi mengusik rasa damai yang dinikmati masyarakat Aceh. Terutama para nelayan yang melaut di dekat wilayah 4 pulau tersebut.

"Maka sepatutnya JK dan Sofyan Djalil sebagai tokoh perdamaian merespons apa yang menjadi harapan masyarakat Aceh. Kita berharap Pemerintah Pusat dapat membahas ulang dan menyelesaikan cepat persoalan ini supaya tak merembet ke mana-mana," tutup Sekjen Panglima Laot Aceh.