Sukses

Lunasi Utang Pemulihan Ekonomi, Wabup Bonebol Tegaskan OPD Genjot PAD

Apalagi, objek wisata yang dibangun dengan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Liputan6.com, Gorontalo - Banyaknya objek wisata di Kabupaten Bone Bolango (Bonebol) berpotensi memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu dapat terlaksana jika objek wisata tersebut terkelola dengan baik dan berkesinambungan.

Apalagi, objek wisata yang dibangun dengan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tentu ada hutang yang harus dibayar oleh daerah melalui PAD setiap tahunnya.

Wakil Bupati (Wabub) Bone Bolango, Merlan S. Uloli, meminta kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Bonebol bertanggung jawab melakukan penarikan retribusi dari tempat-tempat objek wisata yang sudah dibangun lewat dana PEN.

“Dana PEN itu harus kita kembalikan, itu dibayar. Kalian harus bertanggung jawab menarik retribusi dari tempat-tempat yang sudah dibangun dari dana PEN tersebut,” kata Wabup Merlan S. Uloli di hadapan jajaran ASN, Selasa (23/05/2023).

Dirinya menegaskan, bahwa dana PEN itu tidak gratis. OPD jangan hanya menghabiskan anggaran, tetapi tidak ada manfaat untuk daerah.

"Jadi bukan hanya sekedar menghabiskan anggaran saja, terus kita kawe-kawe selesai, tidak. Kalian harus bertanggung jawab setelah selesai dibangun dan diresmikan, apa yang dilakukan disitu," tegasnya.

Menurutnya, bahwa PAD dari Pariwisata itu tidak bisa mencapai target. Makanya tolong tarik retribusi dari situ, apa yang kalian bangun harus ditarik retribusinya. Kita butuh PAD untuk membangun daerah ini,” tuturnya.

Tak hanya kepada Disparpora, Wabup juga mengajak kepada OPD lain yang memiliki target PAD untuk terus meningkatkan penerimaan PAD.

”Ayo saya ajak, saya menilai kinerja OPD itu dari tercapainya PAD, kalau perlu PAD-nya over target. Bentuk tim yang solid di dalam. Lakukan, kerjakan, dan lihat kendalanya apa, kita bicarakan sama-sama cari solusinya,”ajak Merlan.

Oleh karena itu, ia meminta kepada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) dan Bappeda-Litbang, khusus untuk OPD-OPD yang prioritas penarikan retribusi yang sudah di depan mata, agar dibantu juga dana operasionalnya, karena kesulitannya ada disitu.

“Petugasnya kita minta menarik retribusi, tapi mereka tidak ada uang makan, mereka mau kesana tetapi tidak ada transport. Jadi ini tolong supaya sama-sama, agar mereka para petugas ini bisa melaksanakan tugasnya dan mereka juga bisa memetik PAD. Itu harapan kita,” ia menandaskan.

Simak juga video pilihan berikut:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.