Jelang Pilkades Serentak 215 Desa di Pati, Awas Botoh Judi

Seorang ibu menggendong bayinya untuk menunaikan hak pilihnya dalam Pilkades serentak Banyumas. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Liputan6.com, Pati - Polres Pati, Jawa Tengah, membentuk Satuan Petugas Antijudi dan Politik Uang untuk menjaga situasi di daerah setempat tetap kondusif menjelang pemilihan kepala desa (pilkades) serentak.

Pelantikan satgas oleh Kapolres Pati AKBP Arie Prasetya Syafaat di halaman Mapolres Pati, Rabu, disaksikan Bupati Pati Haryanto, Dandim 0718/Pati Letkol Czi Adi Ilham Zamani, dan jajaran forkopimda.

Menurut Kapolres, pembentukan satgas yang beranggotakan 58 orang ini untuk menjaga iklim tetap kondusif sekaligus mencegah munculnya kerawanan selama pilkades serentak di 215 desa pada tanggal 10 April 2021.

Satgas tersebut bertugas melakukan upaya pencegahan dan merespons cepat laporan dari masyarakat, kemudian pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan melakukan penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Polres Pati juga sudah berupaya mencegah kerawanan di pilkades dengan meningkatkan operasi minuman keras dan pencegahan terjadinya judi pada pesta demokrasi tingkat desa itu.

Sementara itu, Bupati Pati Haryanto berterima kasih kepada Kapolres dan jajarannya atas pembentukan satgas tersebut karena menjadi langkah yang baik, mengingat situasi pilkades memang rawan dimanfaatkan oleh pelaku judi atau botoh.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Detik-Detik Warga Bongkar Tembok Pemblokir Jalan oleh Calon Kades Kalah di Wonosobo

2 dari 2 halaman

Kekuatan Modal Botoh

Ilustrasi Kasus Suap (Liputan6.com/Johan Fatzry)

Situasi yang tadinya aman, menurut dia, bisa jadi rawan jika warga terpengaruh aksi botoh dengan kekuatan modalnya untuk memenangkan atau menjatuhkan salah satu calon yang menjadi sasarannya.

"Para botoh tersebut hanya mencari keuntungan pribadi sehingga situasi yang sudah aman dikacaukan oleh mereka. Kalau sudah terkontaminasi botoh, masyarakat yang semula hati nuraninya ingin memilih calon tertentu bisa berubah haluan," ujarnya, dikutip dari Antara.

Demikian halnya, kata dia, dengan politik uang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, satgas tersebut sangat dibutuhkan untuk menjamin pilkades di 215 desa dengan jumlah calon kepala desa sebanyak 521 orang bisa berjalan jujur dan adil.

Ia berharap kehadiran satgas di desa-desa rawan konflik bisa membuat masyarakat tidak terlibat dengan permainan botoh karena pengalaman tahun lalu banyak botoh yang ditangkap dan diproses secara hukum.