Insentif Mobil Listrik Dinilai Strategis Guna Mendorong Pemanfaatan Nikel Domestik

Kebijakan ini diyakini mampu memperkuat integrasi industri nikel dari hulu ke hilir, meningkatkan TKDN, serta mendorong daya saing kendaraan listrik buatan dalam negeri.

Diterbitkan 27 Januari 2026, 20:12 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Penerapan kebijakan insentif mobil listrik dinilai menjadi langkah yang strategis dan menguntungkan Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Penerapan skema tersebut juga sebagai upaya mengintegrasikan industri hulu ke hilir nikel. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat industri otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, sebagai tanggapan usul Kementerian Perindustrian untuk memberikan insentif yang lebih besar pada mobil listrik dengan baterai berbahan nikel (NCM/NCA). 

"Ini adalah langkah proteksionisme strategis untuk memaksa merek EV yang membangun pabrik perakitannya di Indonesia, terutama dari China, berhenti bergantung pada LFP impor dan mulai beralih ke ekosistem nikel domestik kita." katanya, dikutip dari Antara. 

Ia menjelaskan baterai merupakan komponen termahal dalam sebuah kendaraan listrik, yang dapat mencakup 40 hingga 50 persen dari total biaya produksi.

Pasalnya, penggunaan baterai berbasis nikel bernilai tinggi akan mengintensifkan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen dalam produksi kendaraan.

Tak hanya itu, hal tersebut juga menjadi nilai tambah dari kegiatan industri di Tanah Air dan dapat digunakan lebih banyak. 

Strategi tersebut dinilai Yannes berdampak secara makro karena memanfaatkan keunggulan massa jenis energi nikel. 

"Strategi ini cerdas secara makro karena memanfaatkan keunggulan densitas energi nikel untuk menjadikan mobil EV buatan Indonesia memiliki jarak tempuh lebih jauh, spesifikasi tinggi, dibandingkan EV standar global yang sekedar memakai LFP," ujar Yannes.

Tantangan Biaya Produksi yang Lebih Mahal

Meskipun memiliki massa jenis energi yang lebih banyak dan dapat mendukung performa kendaraan, baterai berbahan nikel memakan biaya produksi yang lebih mahal dibandingkan dengan LFP.

Tak hanya itu, sistem manajemen panas dan keselamatan yang lebih kompleks​​​​​​​​​​​​ juga harus dilakukan dalam produksinya. 

Atas hal tersebut, Yannes mengemukakan perlunya dukungan pemerintah guna menutup selisih biaya produksi baterai nikel agar harga kendaraan listrik dengan baterai nikel tetap terjangkau bagi konsumen di pasar domestik dan industri Tanah Air dapat tumbuh berkelanjutan.