Babak Baru Kasus Dugaan Penipuan Tambang Emas Kombes Fahrurozi

Liputan6.com, Jakarta - Kasus dugaan penipuan investasi tambang emas senilai Rp 58,5 miliar melibatkan Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Fahrurozi memasuki babak baru.

Korban berinisial SYF melalui kuasa hukumnya, Bagas Pangestu Pribadi menjelaskan telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan (SP2HP2) dari penyidik Divisi Propam Polri serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sejak 3 November 2026 dan SPDP pada 26 Oktober dari Bareskrim Polri.

"Adapun surat yang sudah kami terima adalah SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, dan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan Propam (SP2HP2)," kata Bagas kepada wartawan di Mabes Polri, Rabu (11/11/2026).

Bagas mengaku hari ini mendatangi Mabes Polri untuk meminta kepastian tindak lanjut laporan yang telah mereka ajukan. Oleh karena itu, Bagas meminta agar terlapor Kombes Pol. Fahrurozi segera disidang etik setelah pihaknya menerima SP2HP2 tersebut.

"Kami menerima SP2HP2 dari Propam pada 3 November, dan itu kami maknai sebagai tanda bahwa kasus ini mendapat perhatian serius dari Propam. Karena itu, kami berharap langkah berikutnya, yaitu sidang kode etik, juga segera mendapat kepastian jadwal,” ujar Bagas.

Selain itu, Bagas turut menyampaikan bahwa proses pemeriksaan saksi dari sisi pelapor sudah rampung. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemilik lahan, hingga pelapor berinisial SYF.

“Saksi-saksi dari pihak pelapor sudah dimintai keterangan, mulai dari BPN, pemilik lahan, sampai klien kami sendiri. Ini menunjukkan penyidik bekerja menyeluruh, tidak hanya dari satu sisi,” kata dia.

Sebagai informasi, perkara tersebut dilaporkan melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/379/VIII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 20 Agustus 2026. Laporan dibuat dengan sangkaan Pasal 492 dan/atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dugaan penipuan bermula pada 5 Mei 2025. Ketika itu, korban yang merupakan warga negara asing diperkenalkan kepada Kombes Pol. Fahrurozi oleh seorang rekan bisnis di area Gedung Intelkam Mabes Polri, Jakarta.

Dalam tawaran tersebut, korban dijanjikan skema bagi hasil dengan keuntungan bersih 60 persen. Korban juga disebut dapat langsung balik modal dalam sekali panen karena potensi emas yang ditawarkan mencapai 0,8 hingga 1 persen per meter kubik material.

"Percaya dengan tawaran tersebut, korban kemudian mentransfer dana secara bertahap pada Mei hingga Oktober 2025. Total dana yang disetorkan mencapai Rp 58,5 miliar untuk mendanai operasional sejumlah pit tambang," kata Bagas.

Dia pun kemudian mempertanyakan aliran dana tersebut. Sebab, menurut Bagas, sebagian besar dana disebut diduga masuk ke rekening pribadi terlapor.

"Transfer puluhan miliar ke rekening pribadi seorang aparat hukum, tentu menjadi pertanyaan kami kenapa tidak ada deteksi atau tanggapan dari PPATK," ucap dia.

Menurut Bagas, seiring berjalannya waktu, janji penerbitan legalitas pertambangan dalam waktu 2-3 bulan tidak kunjung terealisasi. Kondisi tersebut membuat korban menduga tambang yang ditawarkan kepadanya merupakan Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Selama masa investasi, korban disebut hanya menerima satu kali pembayaran, yakni pada 3 Februari 2026 sebesar Rp 4,07 miliar. Pembayaran tersebut juga tidak disertai laporan produksi yang jelas.

Bagas menyebut, pihaknya juga telah melaporkan perkara tersebut ke Divisi Propam Polri. Sejak 22 Oktober 2026, kasus ini naik ke tahap penyidikan, disertai penempatan khusus terhadap terlapor serta pemeriksaan di Bareskrim dan pendahuluan kode etik.