Kebakaran Hutan Belum Mereda, 6 Provinsi Jadi Prioritas

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemenhan) Letjen TNI Tri Budi Utomo menjelaskan terkait penanganan terkini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimanan dan Sumatera.

"Kondisinya masih dinamis, sehingga penanganan dilakukan secara terpadu melalui operasi darat dan udara, pemantauan dan pemadaman titik api, waterbombing dari udara, serta operasi modifikasi cuaca," ujar Tri Budi dalam konferensi pers bersama BNPB dan TNI secara daring, Selasa 8 September 2026.

Dia memaparkan, berdasarkan data per 7 September 2026, terdapat 6 provinsi yang menjadi prioritas penanganan, yaitu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

"Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan dengan tujuan utama melindungi masyarakat, mengurangi dampak asap, serta mencegah kebakaran meluas. Dalam konteks tersebut, Kementerian Pertahanan dan TNI menjadi bagian dari upaya terpadu pemerintah," papar Tri Budi.

Menurut dia, dukungan yang diberikan bersama BNPB sebagai koordinator penanganan bencana, kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.

"Seluruh kemampuan yang tersedia kita arahkan untuk membantu mempercepat proses pengendalian karhutla dan menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan penanganan," terang Tri Budi.

Sebelumnya, Tri Budi Utomo memastikan Kementerian Pertahanan akan mengerahkan seluruh kemampuan dan sumber daya untuk membantu penanganan bencana serta masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Kementerian Pertahanan bersama TNI akan memberikan dukungan secara optimal dan terkoordinasi, baik dalam proses evakuasi, pencarian dan pertolongan, distribusi bantuan, dukungan kesehatan maupun logistik, serta kebutuhan lain yang diperlukan di lapangan," ujar Tri Budi dalam konferensi pers bersama BNPB dan TNI secara daring, Selasa 8 September 2026.

Dia menegaskan, dengan bersinergi bersama BNPB, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait serta seluruh unsur penanggulangan bencana.

"Ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk memastikan masyarakat mendapatkan bantuan, perlindungan dan dukungan secara cepat dan tepat di tengah situasi bencana," ucap Tri Budi.

Dia juga memastikan untuk memberikan informasi terkini dari satu pintu guna memastikan masyarakat mendapatkan data yang valid dan terhindar dari misinformasi.

"Dapat kami pastikan operasi penyelamatan, pemadaman dan distribusi bantuan terus berjalan tanpa henti selama 24 jam terakhir," terang Tri Budi.