Perizinan Usaha di Jakarta Bakal Dipangkas, Ini Target Barunya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana memangkas proses perizinan usaha agar lebih sederhana dan cepat. Pemprov menargetkan standar pelayanan hingga level 5 dengan waktu penyelesaian yang terukur bagi calon investor dan pelaku usaha.

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan pembenahan perizinan diperlukan untuk memastikan pelaku usaha benar-benar merasakan kemudahan saat mengurus izin di Jakarta.

“Kalau ngurus izin, kita coba bikin best practice level 5. Berapa hari, berapa jam yang bisa kita berikan kepada calon investor, pelaku usaha, sehingga mereka betul-betul merasakan kemudahan,” kata Yustinus dalam konferensi pers Jakarta International Trade, Tourism, and SME Expo (JITEX) di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/9/2026).

Yustinus mengatakan Pemprov DKI akan mengukur standar pelayanan atau service level agreement (SLA) dalam proses perizinan. Dengan begitu, calon investor dan pelaku usaha memiliki kepastian mengenai waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses perizinan.

Menurut dia, pembenahan diperlukan karena meski Jakarta telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), proses di lapangan masih dapat melibatkan banyak pihak.

“Kalau dulu pelayanan itu kan ada di mana-mana, kita harus datang ke setiap kantor, maka dibikin Samsat, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Sudah satu atap nih, ternyata banyak pintu, maka dibikin PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sudah satu pintu, masih banyak jendela,” jelas Yustinus.

Pemprov DKI, kata Yustinus, ingin memastikan keberadaan unit atau proses pendukung tidak membuat pelaku usaha kembali menghadapi banyak jalur dalam mengurus perizinan.

“Nah, ini yang coba mau kita atasi, bagaimana kita memastikan jendela itu kan fungsinya untuk ventilasi saja, bukan untuk pintu masuk. Pintunya tetap satu,” kata dia.

Yustinus menilai kepastian dan kecepatan pelayanan perizinan menjadi bagian penting dalam memperkuat iklim investasi Jakarta. Terlebih, Jakarta kini diarahkan semakin kuat sebagai kota jasa dan perdagangan yang membutuhkan ekosistem usaha yang didukung regulasi dan administrasi yang efisien.

Dia menyebut ekonomi DKI Jakarta tumbuh 5,52 persen pada triwulan II. Kontribusi Jakarta terhadap perekonomian nasional mencapai 16,32 persen, sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi 18,24 persen.