Mensesneg: Sampai Hari Ini Belum Ada Rencana Reshuffle

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kembali menegaskan Presiden Prabowo Subianto belum memiliki rencana melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. Pernyataan itu disampaikan di tengah masih kosongnya sejumlah jabatan wakil menteri, termasuk Wamenimipas dan Wamentan.

Prasetyo mengatakan belum ada nama yang disiapkan untuk mengisi posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas) maupun Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).

"Belum, belum. Sampai hari ini belum ada rencana untuk adanya reshuffle," kata Juru Bicara Presiden itu dalam jumpa pers usai rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Menurut Prasetyo, apabila nantinya Prabowo memutuskan melakukan reshuffle, pengisian jabatan yang masih kosong akan menjadi salah satu prioritas.

Kursi Wamenimipas kosong sejak Silmy Karim ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan pemerasan pada Juni 2026.

Sementara itu, posisi Wamentan kosong setelah Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada akhir Juli 2026. Sudaryono menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

Setelah dilantik sebagai Kepala BGN, Sudaryono memastikan tidak lagi menduduki posisi Wamentan untuk menghindari rangkap jabatan. Hingga kini, belum ada nama baru yang ditunjuk untuk mengisi kursi tersebut.

Meski kembali menyatakan belum ada rencana reshuffle, Prasetyo sebelumnya menegaskan evaluasi terhadap kinerja jajaran Kabinet Merah Putih tetap dilakukan.

Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026), Prasetyo mengatakan evaluasi dan pengawasan terhadap para menteri merupakan proses rutin. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai target.

“Sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa proses evaluasi atau pengawasan itu tidak selalu kemudian berujung dengan adanya reshuffle,” kata dia, dikutip dari Antara.

Prasetyo menjelaskan Prabowo memiliki parameter tersendiri dalam menilai kinerja kementerian dan para pejabat. Evaluasi dilakukan melalui koordinasi, pemantauan, serta pemberian masukan secara berkala.

Tak hanya capaian kinerja, komunikasi publik para menteri juga menjadi bagian dari evaluasi. Pernyataan yang dinilai kurang tepat saat disampaikan kepada masyarakat dapat menjadi catatan bagi menteri terkait untuk diperbaiki.