Bocoran Menko Pangan: Pabrik Pupuk Baru di Sumsel Beroperasi 2027

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, membocorkan bahwa pabrik pupuk baru hasil revitalisasi PT Pupuk Indonesia (Persero) bakal resmi beroperasi mulai awal 2027.

Pembangunan pabrik anyar di Sumatra Selatan ini merupakan buah dari pemangkasan regulasi serta efisiensi tata kelola pengadaan pupuk bersubsidi. Poin plusnya, PT Pupuk Indonesia (Persero) tidak hanya mampu mendirikan pabrik baru, tetapi juga berhasil memangkas harga pupuk subsidi hingga 20% di tingkat petani.

"Itu bisa menghemat sampai 20%. Itu luar biasa. Bahkan bisa bangun pabrik baru. Ini mau jadi nih, Januari tahun depan yang di Sumatra Selatan," ujar Zulkifli di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Zulkifli menegaskan, alokasi pupuk subsidi untuk tahun anggaran 2027 dipatok stabil di angka 9,85 juta ton, mencakup 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan 300 ribu ton untuk perikanan.

Pembangunan di Sumatra Selatan tersebut sejalan dengan target Pupuk Indonesia untuk meremajakan 8 pabrik dalam kurun 5 tahun. Proyek strategis ini dirancang untuk mendongkrak kapasitas produksi, keandalan operasional, serta efisiensi energi.

Sebelumnya, Pupuk Indonesia telah merampungkan Revamping Ammonia Pabrik-2 Pupuk Kalimantan Timur yang terbukti menekan konsumsi gas hingga lebih dari 10%.

"Ke depan, transformasi akan terus kami lanjutkan untuk membangun Pupuk Indonesia yang lebih efisien, agile, dan kompetitif,” ungkap Direktur Operasi Pupuk Indonesia, Dwi Satriyo Annurogo.

Tak berhenti di sektor pupuk, Pupuk Indonesia juga mulai merambah industri specialty chemical lewat pembangunan pabrik soda ash serta rencana pengembangan pabrik metanol. Langkah ekspansi ini ditujukan untuk menciptakan nilai tambah, menekan ketergantungan impor komoditas strategis, dan memperkuat daya saing industri nasional.

Sepanjang 2025, Pupuk Indonesia mencatat penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 8,11 juta ton, atau melonjak 10,68% dibanding realisasi tahun 2024.

Perubahan mekanisme subsidi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 terbukti efektif menjaga ketersediaan pasokan bahan baku sekaligus memangkas biaya operasional.

Hasilnya, efisiensi rantai pasok tersebut memungkinkan pemerintah untuk menolak beban harga tinggi dan resmi menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20% sejak Oktober 2025.