Bongkar Pasang Kabinet Prabowo untuk Kedelapan Kalinya

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet. Ia melantik sembilan pejabat negara di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/10/2026) sore. Ini merupakan reshuffle kedelapan yang dilakukan Prabowo dalam dua tahun terakhir.

Dalam reshuffle kali ini, jajaran pimpinan strategis di sektor pertahanan, keamanan, kementerian, hingga lembaga nonkementerian mengalami penataan ulang.

Dari sembilan pejabat yang dilantik, dua di antaranya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan, yakni Marsekal TNI Yusuf Djauhari dan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon. Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik Wakil Menteri Pertanian serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pelantikan para pejabat tersebut didasarkan pada sejumlah Keputusan Presiden (Keppres), di antaranya Keppres Nomor 42/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029, Keppres Nomor 113/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BNPB, serta Keppres Nomor 106/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional.

Berikut daftar sembilan pejabat yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (15/10/2026):

- Marsekal TNI Yusuf Djauhari — Wakil Menteri Pertahanan

- Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon — Wakil Menteri Pertahanan

- Dr. Alim Setiawan Slamet — Wakil Menteri Pertanian 

- M. Maulana Bungaran — Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

- Letjen TNI Kristomei Sianturi — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  

- Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko — Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional

- Mayjen TNI Sriyanto — Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional

- Jenderal TNI Maruli Simanjuntak — Wakil Panglima TNI/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil

- Jenderal TNI Tandyo Budi Revita — Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD)

Jenderal Tandyo Budi Revita dan Jenderal Maruli Simanjuntak bertukar posisi di pucuk pimpinan TNI. Tandyo yang sebelumnya menjabat Wakil Panglima TNI kini menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), sedangkan Maruli menduduki jabatan Wakil Panglima TNI.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai pergantian posisi tersebut bukan masalah selama dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Menurut dia, pergantian jabatan di lingkungan TNI merupakan hak prerogatif Presiden dan Panglima TNI.

“Enggak ada masalah. Terserah itu hak prerogatif Presiden dan Panglima TNI, ya. Enggak ada masalah, siapa pun panglimanya yang penting sesuai dengan prosedur,” kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Hasanuddin mengingatkan bahwa pergantian pimpinan harus menjadi momentum untuk memperkuat disiplin prajurit dan menjaga profesionalisme TNI. Dia menyoroti perlunya mencegah pelanggaran yang dapat mencoreng nama institusi militer.

“Yang paling penting satu, laksanakan posisi TNI itu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Yang kedua, mari kita tingkatkan disiplin sehingga tidak ada lagi hal-hal terjadi seperti kasus judi online di rumah dinas, contoh. Itu kan memalukan, ya, sebagai mantan prajurit,” ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya latihan untuk menjaga kesiapan tempur prajurit dalam menjalankan tugas pertahanan negara.

“Dan yang ketiga, TNI berlatih, ya, bertempur, siap,” tegasnya.

Peluang Menuju Panglima TNI Terbuka

TB Hasanuddin mengatakan salah satu syarat calon Panglima TNI adalah pernah menjabat kepala staf. Dengan jabatan barunya, Tandyo kini memiliki pengalaman tersebut.

“Jadi, yang Wakil Panglima tadinya belum memenuhi syarat karena belum pernah jadi kepala staf, sekarang jadi. Ada dari Angkatan Darat dua dong, satu Wakil Panglima yang baru, kedua KSAD yang baru,” kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Meski demikian, dia belum bisa memastikan apakah Tandyo dipersiapkan untuk menduduki posisi Panglima TNI berikutnya. Dia meminta publik menunggu perkembangan setelah DPR kembali bekerja usai masa reses.

“Bisa, sinyal bisa tidak. Ya, nanti kita tunggulah dua bulan ke depan,” ujarnya.

Hasanuddin menjelaskan bahwa calon Panglima TNI dapat berasal dari matra darat, laut, maupun udara. Pergantian antarmatra bukan keharusan karena calon dari matra yang sama juga diperbolehkan.

“Kalau menurut aturan, itu dapat digilir. Dari darat ke darat boleh. Dari darat ke laut boleh, dari darat ke udara juga sami mawon boleh,” katanya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi merespons operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di BNPB beberapa hari lalu. Kristomei menegaskan dirinya akan melakukan aksi bersih-bersih di BNPB dari praktik korupsi.

"Betul. Tentu saja. Saya tadi sudah bilang akan melakukan konsolidasi internal," kata Kristomei usai dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala BNPB di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Dia akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Namun, Kristomei berjanji pejabat BNPB yang terlibat korupsi akan dicopot.

"Nanti kita lihat. Kalau memang harus diganti karena ada proses hukum, ya memang harus kita ganti," jelasnya.

Kristomei menyerahkan sepenuhnya kepada KPK terkait proses hukum terhadap pejabat BNPB yang melakukan praktik korupsi. Dia menegaskan tidak akan melakukan intervensi hukum.

"Kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk memprosesnya. Tidak ada intervensi dari BNPB. Silakan aparat penegak hukum memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutur Kristomei.

Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko menegaskan bahwa pengelolaan gambut menjadi salah satu fokus utama lembaga yang dipimpinnya. Upaya ini dilakukan untuk menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang saat musim kemarau panjang.

Dia menjelaskan bahwa kebakaran gambut yang kerap terjadi saat kemarau ekstrem dan fenomena El Nino perlu ditangani agar tidak mengganggu kehidupan maupun kesehatan masyarakat. Menurut Satyawan, arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi landasan bagi BPGMN untuk memperkuat pengelolaan gambut dan mengurangi risiko kebakaran.

"Arahan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya Badan Pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrem seperti saat ini kebakaran bisa ditekan, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan tidak mengganggu kesehatan," kata Satyawan usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Selain pengelolaan gambut, BPGMN bertugas melindungi ekosistem mangrove, mengurangi deforestasi, serta memulihkan ekosistem gambut dan mangrove yang mengalami kebakaran atau kerusakan. Upaya tersebut bertujuan mengembalikan fungsi ekosistem agar dapat berjalan dengan baik.

Satyawan juga menekankan pentingnya dukungan sains dan teknologi, termasuk pemodelan untuk mengetahui kondisi kekeringan serta pemetaan risiko kebakaran. BPGMN akan melibatkan kelompok ahli dari berbagai bidang, mulai dari hidrologi, revegetasi gambut, dan sosial ekonomi hingga tenaga ahli mangrove.

"Tentu kalau target untuk kapan selesai tentu kita kan dibatasi juga oleh waktu. Paling tidak yang kita harapkan ada penurunan secara gradual, yang dulunya terbakar, terulang, tidak lagi terbakar. Lalu ada sekitar 500 sekian KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut tentu juga akan kita petakan nanti," jelasnya.

Kolaborasi Antarlembaga

Sementara itu, Wakil Kepala BPGMN Sriyanto menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menangani karhutla. Menurut dia, BPGMN merupakan salah satu lembaga yang terlibat dalam penanganan karhutla sehingga koordinasi dengan berbagai pihak perlu diperkuat.

"Tentunya kolaborasi ya, kita ini kan salah satu badan dari sekian entitas yang memang bertukar untuk menangani karhutla," tuturnya.

Sriyanto juga menekankan pentingnya mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan sejak dini. Hasil identifikasi tersebut kemudian perlu dianalisis untuk melihat korelasi dan menyusun proyeksi sebagai dasar penentuan langkah penanganan.

Dia mencontohkan tinggi muka air gambut sebagai salah satu indikator yang perlu dipantau untuk mengantisipasi risiko kebakaran.

"Jadi harus bisa mendeteksi, mengidentifikasi semua permasalahan yang ada, kemudian kita membuat analisa korelasi, dan akhirnya kita membuat proyeksi. Saya sudah melihat beberapa negara, itu sesuatu yang bisa diperkirakan. Kalau kita sudah tahu permukaan air gambut itu, kalau misalkan itu sudah kurang dari 40 cm, ya kita harus segera berbuat," pungkas Sriyanto.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Alim Setiawan Slamet mendorong penerapan hasil riset dan inovasi perguruan tinggi untuk mendukung program swasembada pangan serta hilirisasi produk pertanian guna meningkatkan nilai tambah.

“Karena saya berasal dari kalangan perguruan tinggi, tentu saya juga punya harapan agar hasil-hasil riset inovasi dari perguruan tinggi ini bisa diterapkan, bisa membantu tadi untuk menyukseskan program swasembada dan juga hilirisasi, terutama untuk meningkatkan nilai tambah,” kata Alim di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Alim menyampaikan hal tersebut seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Pertanian dalam prosesi pelantikan di Istana Negara, Kamis sore.

Ia mengatakan perguruan tinggi memiliki berbagai hasil penelitian dan inovasi yang berpotensi mendukung pengembangan sektor pertanian nasional, mulai dari varietas unggul hingga teknologi pertanian lainnya.

Menurut dia, pemanfaatan hasil riset tersebut diharapkan dapat membantu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menjalankan program strategis nasional, khususnya swasembada pangan dan hilirisasi produk pertanian.

"Inovasi di perguruan tinggi kan banyak sekali ya, mulai dari varietas unggul gitu ya, kemudian berbagai inovasi lainnya," ujarnya.

Meski demikian, Alim mengaku belum menerima arahan mengenai pembagian tugas maupun penugasan khusus dari Menteri Pertanian.

Ia mengatakan masih menunggu pertemuan dengan Amran sebelum menentukan langkah dan prioritas kerja yang akan dijalankannya.

“Saya masih menunggu arahan dari beliau, belum bertemu itu karena baru tadi pagi juga dihubungi dari Pak Seskab,” katanya.

Alim juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengemban jabatan sebagai Wakil Menteri Pertanian.

Sebelum dilantik, Alim menjabat sebagai Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia menyebut saat ini masih menjalani masa transisi dari jabatan di perguruan tinggi tersebut.

Ia berharap dukungan masyarakat agar dapat menjalankan amanah barunya dengan baik.

"Mohon doanya ya," ucapnya.