Ultimatum Sudaryono Tertibkan Dapur MBG Bermasalah

Liputan6.com, Jakarta - Usai dilantik Presiden Prabowo menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada 22 Juli 2026 silam, Sudaryono langsung tancap gas membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk membenahi dapur MBG bermasalah. 

Sudaryono mengungkapkan, ada sekitar 400-an dapur MBG di seluruh Indonesia yang terindikasi bermasalah.

Temuan itu diperoleh setelah BGN memverifikasi ribuan rekening virtual account milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Setelah kami verifikasi satu persatu maka kami telah menemukan adanya 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya tidak ada atau dapurnya belum beroperasi," kata Sudaryono di kantor BGN, Jakarta, Jumat (31/7/2026) silam.

Mendapati temuan tersebut, BGN langsung menarik anggaran yang telah ditransfer ke rekening dapur MBG anomali tersebut.

"Totalnya Rp 311,2 miliar, kami kembalikan ke kas negara dari hasil penyisiran kami yang kami temukan sampai dengan saat ini, dari 414 SPPG," ungkap Sudaryono.

Sudaryono memastikan BGN akan terus menyisir dan memeriksa seluruh dapur Program MBG.

"Kita akan terus sisir apakah nanti ada tambahan-tambahan lagi, kita akan update terus tapi sejauh sampai dengan kita umumkan di sini, kita mendapatkan 414 dapur dan mengembalikan Rp 311,2 miliar," katanya.

Membenahi dapur MBG menjadi salah satu prioritas Sudaryono usai menjabat Kepala BGN. Setidaknya dia telah membekukan lebih dari 800 dapur MBG bermasalah. Ratusan dapur tersebut ditangguhkan dan untuk sementara waktu tidak akan menerima pembayaran, terhitung sejak Senin (27/7/2026).

Kepala BGN Sudaryono mengumumkan bahwa jumlah dapur dibekukan hingga hari ini mencapai 833 unit. Penangguhan tersebut tersebar di tiga wilayah, dengan jumlah terbanyak berada di wilayah III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, Maluku, dan Papua.

"Kami telah menemukan ada 833 dapur yang kami suspend per hari ini," ungkap Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Senin (27/7/2026) lalu.

Mantan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) membeberkan alasan pembekuan ratusan dapur di tiga wilayah tersebut. Salah satunya karena ditemukan pelanggaran berat berkaitan dengan higienitas dan kualitas makanan diproduksi.

"Jadi dapur yang di-suspend itu terkait higienis, keracunan, kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan, khususnya terkait higienis dan sanitasinya, kemudian IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)," kata dia.

Bukan hanya membekukan ratusan dapur MBG, Sudaryono menjelaskan, skema dan mekanisme penutupan dapur kali ini berbeda dibandingkan dengan sebelumnya.

Dia juga menegaskan bahwa BGN hanya akan memberikan sanksi permanen kepada dapur yang tidak mampu memenuhi persyaratan meski telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan.

"Dapur yang disuspend secara permanen ini, itu bukan kayak yang lalu. Misalnya dulu kan disuspend tapi tetap dibayar, kalau ini sudah suspend, tutup enggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran," jelas Sudaryono.

Sudaryono juga menegaskan seluruh dapur penyelenggara program MBG dilarang menggunakan bahan pangan maupun barang bersubsidi. Dapur yang melanggar terancam ditutup secara permanen.

Sudaryono mengatakan larangan tersebut telah disampaikan kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Barang bersubsidi yang tidak boleh digunakan meliputi gas elpiji 3 kilogram (kg), MinyaKita, hingga beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

"Tidak boleh, ya. Tidak boleh masak untuk MBG memakai MinyaKita, tidak boleh memakai gas melon 3 kg, dan tidak boleh memakai beras SPHP. Tidak boleh," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026) lalu.

Dia juga meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Jika menemukan dapur MBG yang masih menggunakan barang bersubsidi, masyarakat diminta melaporkannya kepada BGN.

Menurut Sudaryono, setiap laporan akan ditindaklanjuti. BGN akan memberikan teguran dan surat peringatan, hingga menjatuhkan sanksi terberat berupa penutupan dapur secara permanen apabila pelanggaran tetap dilakukan.

Selain melarang penggunaan barang bersubsidi, Sudaryono menginstruksikan seluruh dapur MBG membeli bahan pangan sesuai Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP). Langkah itu dilakukan agar dapur MBG tidak memanfaatkan anjloknya harga komoditas di tingkat petani maupun peternak.

Menurutnya, telur tetap harus dibeli sesuai harga acuan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi peternak dari kerugian.

"Tapi harus membeli telur di harga acuan pemerintah, untuk memastikan stabilisasi harga dan peternak tidak dirugikan. Tujuan MBG ini juga sebagai stabilisator pasokan dan harga level paling bawah (flooring price) supaya peternak dan petani tidak dirugikan," tegas dia. 

Nyolong Duit Dipecat

Sudaryono juga mulai menindaklanjuti hasil klasifikasi audit Kejaksaan terkait pengelolaan MBG. Pengelola dapur MBG yang terbukti terlibat korupsi terancam dicopot hingga dipecat.

"Kita periksa lebih dalam lagi apakah dalam kertas kerja audit dari Kejaksaan ini kemudian ada dapur-dapur yang secara mens rea itu kemudian berniat untuk nyuri, ngentit, atau nyolong duit ya. Ini semua akan kita bereskan," kata Sudaryono, Jumat (31/7/2026) lalu.

Dia memastikan sanksi tidak hanya pada penghentian operasional dapur, tetapi juga menyasar penanggung jawabnya.

"Bukan hanya dapurnya kita suspend, tapi juga adalah SPPG atau kepala dapurnya juga akan kami berikan teguran, peringatan, dan bila memang ada indikasi-indikasi niat untuk tindak pidana korupsi, nyuri, nyolong, ngentit, maka kita akan langsung copot dan kemudian kita usulkan pemecatan di Badan Kepegawaian Nasional," jelas Sudaryono.

Sebanyak 16 dapur MBG di Nusa Tenggara Barat (NTB) ditutup dan sisa dana operasionalnya ditarik, usai mendapat suspend BGN. Terkait itu, Ketua Satgas MBG Pemprov NTB, Fathul Gani mengatakan, sesuai surat dari BGN, ada 16 SPPG di NTB yang mendapatkan suspend. Dapur yang mendapatkan sanksi ini tersebar di sejumlah kabupaten/kota di NTB. Masing-masing dapur mendapatkan lama waktu suspend bervariatif.

Fathul menegaskan, dalam surat nomor B-140/03.03//07/2026 itu BGN melakukan penonaktifan user maker dan approval serta penarikan dan penyetoran saldo pada rekening virtual account 16 SPPG di NTB dengan status suspend ke kas negara.

Menurut dia, dalam surat itu juga dicantumkan pihak bank diminta segera memblokir hak akses transaksi (maker dan approval) pada akun SPPG yang kena sanksi. Pihak bank juga diminta menyampaikan laporan rekonsiliasi saldo akhir yang tersisa pada virtual account (VA) milik unit SPPG yang di-suspend tersebut.

"Seluruh sisa saldo yang ada di virtual account SPPG tersebut akan ditarik dan disetorkan kembali oleh Biro Umum dan Keuangan BGN ke Kas Negara," tegas Asisten I Setda Pemprov NTB ini.

Fathul menyatakan bahwa sanksi tegas ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola dapur MBG yang saat ini masih beroperasi agar mengedepankan profesionalisme dalam memberikan pelayanan. Mengingat, keputusan suspend tersebut didasari oleh sejumlah evaluasi teknis, salah satunya ketidaksesuaian menu makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.

Selain masalah standar menu, Satgas MBG juga mengingatkan seluruh mitra yayasan, Satuan Pelayanan Pengawasan Internal (SPPI), hingga relawan untuk mematuhi regulasi terbaru terkait penggunaan bahan baku operasional dapur.

"Ini jadi peringatan bagi yang masih beroperasi sekarang. Pengelolaan SPPG ini harus betul-betul profesional. Jaga standar kecukupan gizi, jaga kebersihan lingkungan dapur, dan patuhi aturan yang ada," terang Fathul Gani.

Selain itu, katanya, BGN juga menekankan setiap SPPG dilarang keras penggunaan bahan-bahan bersubsidi untuk kegiatan operasional dapur MBG. Mulai elpiji hingga minyak goreng.

"Penggunaan elpiji bersubsidi dan Minyakita itu dilarang karena diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Untuk dapur operasional, wajib menggunakan elpiji non-subsidi. Jadi, sudah sangat jelas aturan harus dipatuhi," katanya.