414 Dapur MBG Bermasalah, Dana Rp 311 Miliar Dikembalikan

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan kurang lebih ada 400-an dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terindikasi bermasalah.

Temuan itu diperoleh setelah BGN memverifikasi ribuan rekening virtual account milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Setelah kami verifikasi satu persatu maka kami telah menemukan adanya 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya tidak ada atau dapurnya belum beroperasi," kata Sudaryono di kantor BGN, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Mendapati temuan tersebut, BGN langsung menarik anggaran yang telah ditransfer ke rekening  dapur MBG anomali tersebut.

"Totalnya Rp 311,2 miliar, kami kembalikan ke kas negara dari hasil penyisiran kami yang kami temukan sampai dengan saat ini, dari 414 SPPG," ungkap Sudaryono.

Sudaryono memastikan BGN akan terus menyisir dan memeriksa seluruh dapur Program MBG.

"Kita akan terus sisir apakah nanti ada tambahan-tambahan lagi, kita akan update terus tapi sejauh sampai dengan kita umumkan di sini, kita mendapatkan 414 dapur dan mengembalikan Rp 311,2 miliar," jelas dia.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Media Center sebagai kanal layanan pengaduan masyarakat terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Lewat layanan ini, masyarakat dapat menyampaikan keluhan, pertanyaan, maupun masukan melalui call center, WhatsApp, hingga website yang disiapkan BGN.

Sudaryono menyebut, pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu merupakan bagian dari komitmen lembaganya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada penerima manfaat dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam program MBG.

"Ini menunjukkan komitmen sebagaimana sudah saya sampaikan di awal-awal dulu. Kita ini maunya terang benderang, tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang diam-diam, tidak ada yang gelap-gelap. Semuanya harus terang benderang," kata dia di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Menurut Sudaryono, Pusat Pelayanan Terpadu ini akan menjadi "zona hijau" bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aduan maupun berkonsultasi secara resmi soal program MBG.

Sebaliknya, ia menyebut seluruh pihak yang memiliki kepentingan dengan BGN tidak diperkenankan bertemu pejabat secara tertutup di luar mekanisme yang telah ditetapkan.

"Segala aduan, segala hal yang memang perlu dibicarakan harus dibicarakan secara resmi," ucap Sudaryono.

BGN, lanjutnya juga tengah membenahi sistem pengaduan agar setiap laporan masyarakat memiliki nomor registrasi sehingga proses penanganannya dapat dipantau secara terbuka hingga tuntas.

"Kasih kami beberapa hari, ini insyaallah semua aduan ada nomor aduannya, aduannya itu ditindaklanjuti sampai di mana, sudah ditanggapi bagaimana, dan lain-lain, insyaallah kita siapkan itu semua. Sehingga betul-betul orang itu tidak ada yang tidak merasa puas," katanya.