Bupati Pemalang Tersangka, Terungkap Uang untuk Urus Perkara di KPK

Liputan6.com, Jakarta - Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan, diduga meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah dan rekanan melalui orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris.

Uang yang terkumpul disebut untuk kepentingan pribadi itu mencapai Rp 1,98 miliar.

"Dalam penelusuran Tim KPK, uang yang sudah dikumpulkan oleh GHA (Gus Haris), kemudian salah satunya digunakan untuk menguruspenyelesaian perkara dugaan tindak pidana korupsi kepada oknum pada KPK," kata dia dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Taufik menjelaskan, demi mengurusi hal tersebut, Gus Haris menemui adik iparnya, Harun untuk diperkenalkan dengan Lilik Budi Suprianto selaku pihak swasta atau ayah dari Setya Budi Lias yang merupakan staf administrasi di KPK.

"Bahwa selanjutnya AWI (Anom Widiyantoro), GHA, dan LBS (Lilik Budi Suprianto) melakukan pertemuan sebanyak tiga kali di sebuah restoran di wilayah Magelang dan Semarang. Di mana LBS meminta unag pengurusan perkara sejumlah Rp 2 Miliar," jelas dia.

"Bahwa pada pertemuan kedua atau setelah AWI dan GHA diyakinkan bahwa LBS bisa mengurus perkara dimaksud, terjadi kesepakatan antara AWI dan GHA dengan LBS untuk menyiapkan uang tersebut agar perkara yang menyeret nama Bupati Pemalang dapat diselesaikan," sambungya.

Sebelumnya, Kasus dugaan korupsi di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, tak hanya menyeret Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, tetapi juga seorang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pegawai tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya.

Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar ekspose dan menemukan kecukupan alat bukti untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, terdapat dua perkara yang disidik dalam kasus dugaan korupsi di Pemalang. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang terhadap jajaran di bawahnya serta pihak swasta.

"Yang pertama yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang kepada para jajaran di bawahnya dan juga para pihak swasta," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (30/7/2026).

Sementara klaster kedua berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pegawai KPK terhadap Bupati Pemalang.

"Klaster kedua yakni terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh oknum KPK kepada Bupati Pemalang. Atas dua klaster penyidikan tersebut berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan empat orang sebagai tersangka," tambahnya.