Apa yang Membuat Nadiem Tetap Jalankan Pengadaan Laptop saat Pandemi?

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengungkap desakan dari para guru untuk penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) selama masa pandemi Covid-19, menjadi salah satu dasar dibuatnya pengadaan laptop pendidikan.

Hal itu disampaikan Nadiem saat membacakan duplik dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa (23/6/2026).

Menurut Nadiem, banyak guru mengalami kesulitan menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena keterbatasan sarana pendukung, terutama perangkat komputer atau laptop.

"Namun, para guru dan para kepala sekolah menyuarakan bahwa mereka tidak punya sarana TIK yang memadai untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh secara efektif," kata Nadiem.

Ia mengatakan keluhan tersebut datang dari berbagai daerah di Indonesia ketika sekolah harus beralih ke sistem pembelajaran daring akibat pandemi Covid-19.

"Guru-guru se-Indonesia serentak berteriak. Komplain utamanya adalah semuanya sulit sekali melaksanakan pembelajaran online menggunakan HP mereka," ujarnya.

Nadiem menjelaskan Kementerian Pendidikan saat itu telah berkoordinasi dengan sejumlah penyedia layanan Learning Management System (LMS) yang dapat digunakan secara gratis oleh guru dan siswa. Namun, penggunaan telepon genggam dinilai tidak cukup efektif untuk mendukung proses belajar mengajar secara daring.

"Yang Mulia bisa bayangkan betapa sulitnya mengelola suatu kelas, melakukan Zoom ataupun Google Classroom dengan satu kelas, hanya dengan HP? Hampir mustahil guru bisa melaksanakan PJJ," kata Nadiem.

"Layar kecil, sulit memaparkan berbagai materi pembelajaran. Mereka mendesak kepala dinas mereka dan juga kementerian untuk memberikan sarana laptop secepat mungkin," lanjutnya.

Menurut Nadiem, pemerintah saat itu menghadapi dua kebutuhan sekaligus, yakni penyediaan perangkat untuk pelaksanaan Asesmen Nasional, dan mendukung pembelajaran jarak jauh yang meningkat selama pandemi.

Di sisi lain, anggaran Kemendikbudristek mengalami penyesuaian akibat kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Karena itu, kata Nadiem, kementerian memilih perangkat dengan harga paling terjangkau agar dapat menjangkau lebih banyak sekolah.

"Satu-satunya cara adalah mencari laptop yang paling terjangkau harganya dan masih tepat guna untuk pendidikan, agar dengan anggaran yang sama, kami dapat mencapai lebih banyak sasaran sekolah," ujarnya.

Ia menegaskan efisiensi menjadi pertimbangan utama dalam proses pengadaan perangkat TIK saat itu.

"Karena tekanan anggaran dari pusat, kriteria terpenting dalam pemilihan sarana TIK adalah biaya," kata Nadiem.

Dalam perkara ini, Nadiem didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada periode 2019-2022.

Jaksa menuntut Nadiem dengan pidana penjara selama 18 tahun, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp5,67 triliun subsider sembilan tahun penjara.

Jaksa menyebut perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,18 triliun, yang berasal dari program digitalisasi pendidikan dan pengadaan CDM yang dinilai tidak memberikan manfaat.

Selain Nadiem, perkara ini juga menyeret tiga terdakwa lain yang disidangkan secara terpisah, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih. Sementara satu tersangka lain, Jurist Tan, masih berstatus buron.