Pertaruhan Jabatan Kapolda hingga Pangdam untuk Cegah Karhutla

Potensi karhutla signifikan seiring dengan fenomena El Nino.

Diterbitkan 18 Juni 2026, 20:27 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Pemerintah daerah dan aparat diminta siaga karhutla; kegagalan berisiko jabatan.
  • Menko Polkam Djamari Chaniago tegaskan evaluasi ketat dan sanksi jabatan bagi pimpinan.
  • Ancaman El Nino Godzilla menuntut koordinasi dan kerja keras semua pihak segera.

Liputan6.com, Jakarta - Baik pemerintah daerah maupun kodam hingga polda diminta siaga menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring ancaman El Nino Godzilla. Jika gagal, jabatan mereka menjadi taruhan.

Hal itu disampaikan Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago usai Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla Tahun 2026. Pemerintah bakal menerapkan evaluasi ketat terhadap kinerja aparat dan pimpinan daerah dalam mengendalikan karhutla.

"Tetap berlaku (pemindahan jabatan), bukan hanya Kapolda, Kapolres, sampai Panglima Kodam juga, Danrem, tetap itu mempertaruhkan jabatannya tadi saya ingatkan,” kata Djamari Chaniago di kantor Kementerian Kehutanan, Kamis (18/6/2026).

Prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino dimulai minggu ketiga bulan ini. Dengan waktu yang tak lama lagi, semua pihak harus berkoordinasi dan bekerja lebih keras lagi.

"Ini memerlukan kesiapan yang sama-sama kita lakukan lebih keras untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” sebutnya.

 

Tren Positif Penanganan Karhutla

Meski demikian, Djamari menilai upaya pengendalian karhutla dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan perkembangan positif. Menurutnya, capaian tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kerja sama yang solid.

"Ada kemajuan dari tahun yang lalu ke tahun sekarang, ada satu kemajuan yang harus kita jaga dan bahkan harus kita capai lebih baik lagi. Pemahamannya juga sudah sama semua, tinggal kita melaksanakan ini. Hari ini kita punya kesepakatan bersama untuk menangani ini,” ujarnya.

Diketahui, rakor tersebut turut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, dan Wakil Menteri Kehutanan Rokhmad Marzuki.

Reporter: Nur Habibie/merdeka.com

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6