Demo Mahasiswa Hari ini Bawa Tuntutan 11+9

Mereka tergabung dalam Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (Perisai).

Diterbitkan 15 Juni 2026, 14:46 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Organisasi mahasiswa dan sipil akan demo di Jakarta pada 15 Juni 2026.
  • Aksi ini membawa 20 poin tuntutan yang disebut "Tuntutan 11+9".
  • Tuntutan meliputi isu ekonomi, buruh, pendidikan, agraria, dan pertahanan.

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah organisasi mahasiswa dan elemen sipil dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta, Senin (15/6/2026). Massa aksi yang turun ke jalan berencana menyampaikan sejumlah tuntutan yang disebut "Tuntutan 11+9".

"Hari ini kawan-kawan yang tergabung dari berbagai organisasi dan aliansi akan menggelar aksi. Kami berkumpul di satu titik, lalu melakukan long march menuju Bundaran HI sekitar pukul 14.00 WIB," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN), Muhammad Rizaldy, Senin (15/6/2026).

Dia mengatakan aksi tersebut melibatkan gabungan berbagai organisasi lintas kampus dan wilayah. Mereka tergabung dalam Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (Perisai).

"Kami aksi bersama Aliansi Perisai yang beranggotakan FMN Pusat, GMNI Jakarta Selatan, KABMU UNAS, KBM UT Jakarta, Sentral Perjuangan Pemuda, Aliansi Cipayung Plus Jakarta Barat, GMNI Jakarta Pusat, serta GMNI Depok," jelas Rizaldy.

Tuntutan 11+9

Dalam aksi tersebut, Aliansi Perisai membawa total 20 poin tuntutan yang menyoroti berbagai isu, mulai dari ekonomi, kesejahteraan buruh, pendidikan, hingga kebijakan pertahanan. Berikut poin tuntutan Aliansi Perisai:

11 Tuntutan Mendesak

  1. Hentikan kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok.
  2. Segera perbaiki pelemahan nilai tukar rupiah.
  3. Hentikan program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai sarat KKN.
  4. Hentikan gelombang PHK massal yang mengancam kesejahteraan buruh.
  5. Cabut UU Polri.
  6. Hentikan pembangunan batalion teritorial TNI.
  7. Perbaiki defisit APBN dan hentikan pemborosan anggaran pertahanan serta keamanan.
  8. Naikkan upah guru honorer secara layak.
  9. Tolak Sekolah Rakyat, alokasikan anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi (mandatory spending 20 persen), serta lakukan pemerataan akses pendidikan di daerah 3T.
  10. Transparansikan BPI Danantara dan buka mekanisme pelaksanaannya kepada publik.
  11. Copot Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan Menteri ESDM karena dinilai gagal menjaga stabilitas sektor masing-masing.

Selain 11 poin tersebut, Rizaldy menyebut terdapat sembilan tuntutan umum yang mencakup isu agraria, pendidikan, hak asasi manusia, dan demokrasi, yakni:

  1. Hentikan penggusuran dan perampasan tanah di perkotaan maupun pedesaan.
  2. Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai rakus tanah.
  3. Mendukung penuh rakyat Papua dalam menentukan hak atas tanah dan nasibnya sendiri.
  4. Hentikan percepatan PTN-BH dan kenaikan biaya pendidikan, serta jamin pendidikan yang ilmiah dan demokratis.
  5. Naikkan upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).
  6. Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap aktivis serta pejuang HAM.
  7. Hentikan militerisasi dan tegakkan supremasi sipil.
  8. Hentikan kekerasan terhadap perempuan serta lawan budaya feodal-patriarkal.
  9. Wujudkan industri nasional yang berbasis pada reforma agraria sejati

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6