Pembangunan Transportasi Publik Dinilai Bisa Sejahterakan Warga Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan transportasi publik dinilai punya efek berantai yang positif karena membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat keringanan biaya perjalanan dan menghidupkan ekonomi di titik-titik perlintasan. Inisiatif di daerah-daerah pun didorong.

"Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka," ujar Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Dalam hal efek keringanan biaya hidup, ia mencontohkannya dengan warga Jakarta. Dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 ditetapkan di angka Rp5,7 juta, warga ibu kota rata-rata mengeluarkan 25 hingga 30 persen dari pendapatan mereka untuk kebutuhan transportasi.

Piter menjabarkan, statistik Komuter Jabodetabek 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan sebagian besar warga yang bepergian untuk bekerja (komuter) di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi mengeluarkan ongkos perjalanan yang signifikan tiap harinya.

Berikut rinciannya:

- 8,2 persen komuter mengeluarkan biaya transportasi < Rp 5.000

- 14,7 persen komuter mengeluarkan biaya Rp 5.000 hingga Rp 10.000

- 28,6 persen komuter mengeluarkan biaya minimal Rp 25.000

Piter melanjutkan penggunaan transportasi publik yang nyaman dan murah jelas bisa memangkas pengeluaran untuk biaya perjalanan ini.

"Mengurangi biaya perjalanannya itu sudah bagian dari mensejahterakan masyarakat kita," ucap dia.

Dalam hal penghidupan, Piter Abdullah juga menjelaskan transportasi publik akan memunculkan sumber perekonomian baru warga. Misalnya, keberadaan stasiun kereta Commuter Line (KRL) atau Mass Rapid Transit (MRT) menjadi sentra baru Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Berapa banyak keluarga yang akan terbantu? Efek berantainya, produktivitasnya jadi lebih sehat, lebih baik," kata Piter.

Dia menggarisbawahi efek berantai itu bisa dinikmati di daerah-daerah, tak cuma di Jakarta. Syaratnya, kata dia, para kepala daerah berkomitmen penuh pada pembangunan infrastruktur transportasi publik.

"Itu harus berawal dari sebuah tekad dari pimpinan, kepala daerah kita," ucap Piter.

"Bahwa, untuk membahagiakan, menyejahterakan masyarakat itu banyak cara. Salah satunya dengan menyediakan transportasi publik yang tidak hanya nyaman dan sehat, tetapi juga terjangkau, dan itu sekaligus mengurangi beban yang harus mereka hadapi," sambung dia.

Piter memaklumi, pembangunan transportasi publik ini tidak murah meski program tersebut akan memberikan 'benefit yang sesuai' dalam jangka panjang. Bentuknya, kata dia, berupa terbangunnya ekonomi warga, kemunculan aktivitas perniagaan baru, serta pengembalian ke negara berupa pajak.

"Jadi tidak ada kerugian dari investasi transportasi publik, walaupun investasinya pasti besar," ucap dia.

Untuk menalangi kebutuhan pendanaan yang besar di awal itu, Piter menyarankan penerapan kolaborasi swasta dan pemerintah atau Public Private Partnership yang lebih luas di daerah-daerah hingga penerbitan obligasi.

"Pilihan-pilihan ini bisa berjalan lancar jika didukung proposal yang baik, sosialisasi yang transparan, serta kebijakan pemerintah yang konsisten. Karena investor pasti akan berpikirnya kan lebih kepada risiko," terang Piter.

Salah satu risiko ketidakpastian itu datang dari sektor hukum dan politik. Piter mengakui ada kecenderungan perubahan kebijakan atau peraturan dalam pergantian pimpinan, termasuk di daerah, yang nyata berpengaruh pada investasi.

"Sehingga dibutuhkan sekali selain hitung-hitungan di dalam proposalnya yang baik, juga harus ada jaminan hukum. Bahwasannya, ini enggak berubah nanti. Takutnya kan berubah rezim, berubah kepala daerah, berubah lagi kebijakannya. Nah, itu kan kacau jadinya," cetus dia.

Jika pembangunan transportasi publik di Jakarta itu, seperti KRL, MRT, Light Rapid Transit (LRT), hingga JakLingko, bisa direalisasikan di berbagai daerah, Piter meyakini efek ekonominya akan menyebar pula ke pelosok Indonesia.

"Melihat dari efek berantainya, chain effect-nya, saya meyakini dampaknya besar sekali. Yang akan kita ubah dampaknya tidak terbatas pada hal yang terkait dengan transportasi itu sendiri. Tapi dia akan mengubah kotanya," tutup Piter.