Keuangan Negara Tertekan, Komisi IX Dorong Moratorium Dapur MBG

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan dukungannya terhadap langkah pembenahan serta kebijakan moratorium atau penundaan sementara pembangunan dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) baru.

Langkah penahanan ekspansi yang diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut dinilai sebagai keputusan yang bijaksana di tengah kondisi fiskal negara yang terbatas.

Charles mengungkapkan perubahan arah kebijakan ini telah lama dinantikan oleh jajaran legislatif. Evaluasi berkala dinilai sangat penting untuk mengukur ketepatan sasaran dari anggaran negara yang digelontorkan.

“Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” kata Charles Honoris kepada wartawan, Senin (8/6/2026).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut menilai, masa moratorium ini harus dimanfaatkan oleh BGN sebagai momentum emas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program.

Fokus utama pembenahan harus diarahkan pada perbaikan standar operasional prosedur (SOP), peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi yang ketat.

“Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab,” ujar Charles menambahkan.

Selain mendukung penundaan pembangunan fisik dapur, Charles juga menilai langkah penajaman atau refocusing kriteria penerima manfaat merupakan kebijakan yang rasional dan berbasis kebutuhan riil di lapangan. Ia menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) idealnya tidak diposisikan sebagai program universal untuk seluruh anak tanpa klasifikasi.

“Program MBG tidak seharusnya diposisikan sebagai program universal, melainkan sebagai instrumen intervensi gizi yang ditujukan kepada kelompok yang membutuhkan, seperti balita, anak usia sekolah dari keluarga rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat di wilayah dengan prevalensi masalah gizi yang tinggi. Dengan demikian, anggaran negara dapat difokuskan untuk menghasilkan dampak perbaikan gizi yang nyata dan terukur,” jelas Charles.

Secara kelembagaan partai, PDIP sepakat mendukung arah baru kebijakan BGN dalam mempersempit saringan sasaran penerima manfaat. Menurut Charles, tidak semua anak di Indonesia harus mendapatkan jatah makan gratis dari negara. Alokasi dana APMP (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) wajib difokuskan pada mereka yang benar-benar menghadapi risiko kekurangan gizi akut, ancaman tengkes (stunting), maupun keterbatasan akses finansial terhadap pangan bergizi.

 Charles menyarankan agar momentum transisi ini digunakan untuk mendorong transformasi model penyediaan makanan. Skema penyediaan disarankan mulai bergeser dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju sistem dapur berbasis sekolah atau school-based kitchen.

“Pendekatan school-based kitchen juga lebih sejalan dengan tujuan utama MBG sebagai intervensi gizi. Sekolah dapat berperan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan, edukasi gizi, serta pemantauan kondisi peserta didik yang menjadi sasaran program,” pungkasnya.