KPU Melaporkan <i>Hacker</i> Pemilu ke Polda Metro

Liputan6.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum melaporkan aksi pembobolan sistem teknologi informasi (TI) penghitungan suara pemilu ke Kepolisian Daerah Metro Jaya, Ahad (18/4). Laporan itu disampaikan langsung Ketua Tim TI KPU Achiar Oemry ke bagian Reserse Cyber Crime atau kejahatan dunia maya Polda Metro Jaya.

Achiar Oemry juga menyatakan telah menyerahkan sejumlah bukti awal yang dinilai cukup dan mengarah kepada hacker atau pembobol. Namun untuk kepentingan penyelidikan, Achiar menolak menyebutkan nama dan asal hacker yang dimaksud. Untuk mencegah serangan hacker pada waktu mendatang, KPU akan meningkatkan pengamanan sistem website yang dimiliki. KPU menjamin aksi pembobolan website tersebut tidak akan mempengaruhi waktu penutupan Pusat Tabulasi Nasional Pemilu 2004 pada Senin malam atau besok.

Sementara itu, komputer Pusat Tabulasi Nasional di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, yang sejak Sabtu petang dimatikan telah diaktifkan kembali siang tadi atau sekitar pukul 13.00 WIB. Para wartawan yang akan menggunakan komputer harus didata demi menjaga keamanan.

Di lain tempat, tiga tersangka pengeroyok Ketua KPU Kabupaten Seluma Ruslan Zulkifli diringkus personel Kepolisian Resor Bengkulu. Ketiga tersangka yaitu Kerno, Darno Kerto, dan Yasirwan, warga Kecamatan Seluma, Bengkulu, ditangkap tidak lama setelah melakukan pengeroyokan. Hingga saat ini, polisi masih mengejar 17 tersangka lainnya. Kelima anggota KPU Seluma juga sudah mendapat pengamanan di Mapolsek setempat. Anggota kepolisian masih berjaga-jaga di kantor KPU setempat. Hal tersebut dilakukan mengingat massa dari berbagai parpol masih berkumpul di Kantor KPU Seluma.

Saat pemeriksaan, ketiga tersangka tidak mengakui perbuatannya. Namun setelah polisi menunjukkan video hasil rekaman kejadian, mereka tidak dapat mengelak lagi. Dalam rekaman itu terungkap aksi pengeroyokan dilakukan sekitar 20 simpatisan dan kader salah satu partai politik. Kasus ini diduga karena para pelaku kecewa kepada KPU yang dianggap tidak menepati janji untuk melakukan penghitungan suara ulang.

Aksi protes terhadap hasil perhitungan KPU juga terjadi di Bali. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Bali Umar Said Rafik mempersoalkan cara penghitungan suara di PPK Denpasar Barat. Menurut dia, penghitungan suara tidak benar karena buruknya kinerja staf KPU setempat [baca: Tak Ada Pemilu Ulang di Sumut].(TOZ/Liputan 6 SCTV)