Sebelum Dicari KPK, Silmy Karim Sempat Balas Pesan soal OTT Imigrasi Jakbar

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim sempat merespons pesan jurnalis sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan pencarian terhadap dirinya.

"Selamat sore. Baiknya Pak Menteri yang jawab ya," ujar Silmy saat dihubungi di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Pernyataan itu disampaikan ketika Silmy dimintai tanggapan mengenai operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Salah satu pihak yang terjaring dalam operasi tersebut adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah.

KPK mengaku tengah mencari keberadaan Silmy Karim. Pencarian Silmy diduga terkait dengan OTT yang dilakukan KPK di kantor imigrasi Jakarta Barat.

"Tim masih terus melakukan pencarian," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

KPK meminta Silmy Karim untuk kooperatif, terutama karena berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) di Imigrasi Jakarta Barat.

"Benar, masih dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan di Jakbar," katanya, dikutip dari Antara.

KPK menangkap belasan orang dalam OTT di Imigrasi Jakarta Barat. KPK menyita barang bukti dolar Amerika Serikat hingga logam mulia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah ikut terjaring dalam operasi senyap KPK.

"Salah satunya (Kepala Kantor Imigrasi) itu. Ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Dari OTT tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti.

"Barang bukti yang diamankan ada kendaraan berupa mobil dan motor, kemudian ada juga barang bukti dalam bentuk uang tunai seperti valas USD (dolar AS) dan SGD (dolar Singapura), dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas," kata Budi.

Budi berjanji, KPK akan memberikan perkembangan terbaru kasus ini.

"Kami akan update (beri tahu) terus perkembangannya, termasuk juga barang bukti-barang bukti yang diamankan. Nanti kami akan update secara detail untuk jumlahnya," katanya.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain Ronald, Budi mengatakan KPK menangkap sejumlah aparatur sipil negara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pihak swasta dalam upaya paksa yang dilakukan sejak Selasa (2/6/2026) malam.

Sementara itu, dia mengatakan tim KPK pada Rabu ini masih berupaya melakukan penangkapan di wilayah selain Jakbar.

"Dalam perkembangannya, tim juga saat ini sedang bergerak di lapangan di wilayah Bali dan juga Jawa Barat," katanya.